Kerusakan lingkungan di Pulau Jawa kini tidak lagi bisa dianggap sebagai kejadian alam biasa. Dalam pandangan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), bencana seperti banjir, longsor, rob, dan krisis air yang terus berulang setiap tahun menunjukkan adanya pola kerusakan yang terjadi secara terstruktur. Artinya, masalah ini bukan muncul tiba-tiba, melainkan akibat kebijakan pembangunan dan tata ruang yang tidak memperhatikan batas kemampuan alam. Jika dilihat secara geospasial serta berdasarkan kondisi dan perubahan wilayah dari hulu sampai hilir, terlihat jelas bahwa kerusakan di satu daerah berdampak langsung pada daerah lain.
Di Jakarta, misalnya, sebagian besar permukaan tanah sudah tertutup beton dan aspal. WALHI Jakarta menyatakan bahwa sekitar 90 persen wilayah kota tidak lagi memiliki ruang resapan air. Akibatnya, ketika hujan turun, air tidak bisa meresap ke dalam tanah dan langsung menggenang di permukaan. Dalam keterangan resmi, Muhammad Aminullah, Pengkampanye WALHI, berkata, “Hari ini, sekitar 90 persen permukaan Jakarta sudah tertutup beton dan aspal. Air hujan tidak lagi punya ruang untuk meresap sehingga banjir menjadi sesuatu yang dinormalisasi. Yang sering dikorbankan justru warga kampung kota, sementara pengembang besar terus diberi ruang.” Kondisi ini membuat banjir menjadi peristiwa yang terus berulang. Secara sederhana, makin sedikit ruang hijau, makin besar risiko banjir, terutama bagi warga yang tinggal di kawasan padat.
Masalah juga datang dari wilayah hulu, seperti di Jawa Barat. Daerah ini merupakan kawasan penting bagi aliran sungai besar, seperti Daerah Aliran Sungai Ciliwung dan Daerah Aliran Sungai Citarum. WALHI Jawa Barat menyatakan bahwa lebih dari 2.300 hektar lahan di wilayah sungai telah beralih fungsi dalam beberapa tahun terakhir. Hutan dan lahan hijau berubah menjadi kawasan pembangunan dan proyek investasi. Dampaknya, air hujan yang seharusnya tertahan di hulu justru mengalir deras ke hilir dan memperparah banjir di kota-kota besar.
Di Jawa Tengah, kerusakan hutan juga menjadi perhatian. WALHI Jawa Tengah menyatakan bahwa dalam sepuluh tahun terakhir terjadi deforestasi sekitar 11 ribu hektar. Akibatnya, banjir dan longsor kini hampir terjadi setiap tahun di berbagai daerah. Hutan yang seharusnya menahan tanah dan menyerap air makin berkurang sehingga ketika hujan deras turun, tanah mudah longsor dan sungai cepat meluap.
Sementara itu, di Daerah Istimewa Yogyakarta, aktivitas tambang pasir di kawasan Gunung Merapi dan sepanjang Daerah Aliran Sungai Progo turut mengubah bentuk alami sungai. WALHI Yogyakarta menyatakan bahwa penambangan ini bukan hanya soal ekonomi. Penambangan pasir juga menyebabkan perubahan alur sungai dan meningkatkan risiko banjir. Di Jawa Timur, kerusakan hutan di hulu dan berkurangnya mangrove di pesisir, termasuk di kawasan Daerah Aliran Sungai Brantas, membuat wilayah tersebut makin rentan terhadap banjir dan abrasi.
Wahyu Eka Styawan, Pengkampanye Urban Berkeadilan WALHI Nasional, menegaskan bahwa tanpa perubahan kebijakan tata ruang dan perlindungan lingkungan, bencana akan terus berulang. "Pendekatan teknokratik jangka pendek tidak cukup jika tidak disertai perubahan struktural dalam kebijakan tata ruang dan pembangunan. Tentunya tanpa perubahan mendasar, bencana akan terus berulang dan menjadi bagian dari keseharian warga. Keselamatan manusia dan keberlanjutan lingkungan seharusnya menjadi pijakan utama pembangunan di Pulau Jawa,” tutup Wahyu.
Dalam perspektif geospasial, setiap perubahan tata ruang di satu wilayah terbukti berdampak langsung pada wilayah lain. Oleh karena itu, tanpa pembenahan kebijakan pembangunan yang lebih adil dan berbasis perlindungan ekosistem, bencana akan terus berulang.
