Implikasi Kebijakan Satu Peta untuk Pembangunan Nasional

Kebijakan Satu Peta merupakan inisiatif strategis yang dirancang untuk menjadi acuan dalam perumusan berbagai kebijakan nasional, termasuk di bidang ekonomi. Tujuan utamanya adalah menciptakan satu standar, satu referensi, dan satu basis data melalui integrasi berbagai informasi tematik geospasial. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya mengurangi tumpang tindih lahan, tetapi juga menyediakan data yang akurat melalui geoportal yang dikelola oleh Badan Informasi Geospasial (BIG).

Akses yang terbuka terhadap data spasial sangat penting dalam mendukung keterbukaan informasi dan efisiensi tata kelola. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong penguatan infrastruktur data geospasial dan memastikan keamanannya sebagai aset nasional yang bernilai tinggi. Geoportal Kebijakan Satu Peta terus dikembangkan sebagai wujud transformasi digital data spasial, mempercepat integrasi layanan publik, dan memperkuat sistem perizinan seperti Online Single Submission (OSS).

Implementasi Kebijakan Satu Peta juga menjadi bagian integral dari upaya pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, mempercepat pembangunan nasional, serta menyelesaikan berbagai konflik lahan. Selain itu, informasi geospasial yang akurat dan terintegrasi turut memperkuat perencanaan kawasan, penataan ruang, serta penentuan lokasi potensial untuk pengembangan industri dan hilirisasi ekonomi.

Salah satu masalah krusial di Indonesia adalah tumpang tindih perizinan dan batas wilayah, baik untuk kawasan hutan, tambang, permukiman, maupun lahan usaha. Dengan adanya peta yang sama dan terintegrasi, konflik ini dapat diminimalkan. Hal ini sangat penting untuk menjaga kepastian hukum, terutama bagi investor dan masyarakat adat.

Dalam konteks daya saing nasional, kebijakan ini selaras dengan misi jangka panjang untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah menekankan pentingnya menciptakan sumber ekonomi baru melalui hilirisasi komoditas, penguatan sektor manufaktur, dan peningkatan nilai tambah. Tidak hanya berfokus pada sektor hilir, transformasi juga dibutuhkan pada sektor menengah guna memastikan keberlanjutan dan stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional.

Kebijakan Satu Peta juga berperan penting dalam mendorong inovasi, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan produktivitas. Hal ini menjadi krusial agar Indonesia mampu bersaing secara regional, khususnya di kawasan ASEAN, yang terus bergerak cepat dalam penguatan ekonomi berbasis data dan teknologi.

Keberhasilan implementasi Kebijakan Satu Peta tidak lepas dari kolaborasi erat antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Sinergi ini menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan pembangunan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan, dengan informasi geospasial sebagai peta jalan menuju masa depan Indonesia yang lebih tangguh dan kompetitif.

sumber : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA , One Map Big