Banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat menjadi penanda nyata bahwa Indonesia sedang menghadapi fase genting krisis iklim sekaligus dampak kerusakan lingkungan yang berlangsung lama. Rangkaian bencana hidrometeorologi tersebut seharusnya menjadi alarm terakhir bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk segera memperbaiki tata kelola hutan dan lingkungan serta menunjukkan komitmen konkret terhadap agenda iklim.
Greenpeace Indonesia menekankan bahwa curah hujan ekstrem akan terus meningkat sebagai konsekuensi dari krisis iklim global. Dengan begitu, sebagai negara kepulauan yang rentan bencana, pemerintah tidak boleh memandang dampaknya sebagai sekadar data statistik, tetapi harus menyadari bahwa fenomena ini mengancam keselamatan masyarakat.
Organisasi lingkungan tersebut juga menuntut agar pemerintah mengambil langkah iklim yang ambisius, mulai dari implementasi penurunan emisi hingga kebijakan adaptasi yang jelas dan terukur. Menurut Greenpeace, upaya mitigasi dan adaptasi sejauh ini masih sebatas rencana yang tertulis di atas kertas, belum diwujudkan dalam langkah terukur di lapangan. Mereka menilai tidak boleh ada lagi solusi palsu dalam kebijakan iklim nasional, dan arah kebijakan negara harus diperbaiki agar tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, melainkan menghadirkan manfaat luas bagi seluruh lapisan masyarakat.
Dalam analisis geospasial yang dilakukan Greenpeace terhadap kondisi daerah aliran sungai di Sumatera, kerusakan hutan dan alih fungsi lahan menjadi faktor yang memperparah skala banjir. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan periode 1990–2024, tampak penyusutan luas hutan alam akibat peralihan menjadi perkebunan, pertanian lahan kering, hingga hutan tanaman industri (HTI), termasuk di wilayah Aceh dan Sumatera Barat.
Kondisi tersebut kini membuat sebagian besar DAS di Sumatera berada pada kategori kritis, dengan tutupan hutan alam yang telah turun di bawah 25 persen. Peneliti senior Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Sapta Ananda Proklamasi, memperkirakan hanya tersisa sekitar 10–14 juta hektare hutan alam, kurang dari 30 persen dari total luasan pulau sekitar 47 juta hektare. Salah satu DAS yang dikategorikan rusak berat adalah Batang Toru yang membentang di Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Tengah. Kawasan hutan tropis tersisa di wilayah ini terbebani berbagai perizinan berintensitas lahan, termasuk pembangunan pembangkit listrik tenaga air, sehingga mempersempit habitat orang utan Tapanuli dan mendorong pembukaan hutan.
Greenpeace meminta pemerintah mengevaluasi tata kelola hutan dan lahan serta mengakui bahwa kerusakan Sumatera bukan hanya akibat pembalakan liar, tetapi juga legitimasi kebijakan sejak masa pemerintahan sebelumnya. Mereka menegaskan bahwa kerusakan serupa juga harus dihentikan di daerah lain, seperti Papua. Menurut Greenpeace, ambisi pertumbuhan ekonomi tidak akan pernah tercapai jika lingkungan terus rusak dan bencana iklim makin mengancam kehidupan masyarakat.
