Pemerintah Korea Selatan resmi mengakhiri penantian panjang Google selama dua dekade. Pada Jumat, 27 Februari 2026, Seoul memberikan lampu hijau bagi raksasa teknologi asal Amerika Serikat tersebut untuk mengekspor data peta presisi tinggi ke server luar negeri. Keputusan ini menandai perubahan arah kebijakan besar bagi negara yang selama ini sangat protektif terhadap data geografisnya.
Sebelum kesepakatan ini tercapai, menurut laporan Koran Jakarta, Korea Selatan sejajar dengan Tiongkok dan Rusia sebagai wilayah di mana layanan Google Maps tidak dapat berfungsi secara optimal. Selama hampir 20 tahun, Seoul bersikap keras menolak permintaan Google dengan alasan keamanan nasional. Data peta yang terperinci dikhawatirkan dapat mengungkap lokasi militer strategis sekaligus melemahkan pertahanan dalam menghadapi ancaman dari Korea Utara.
Keamanan Ketat dan Penyamaran Lokasi Militer
Kementerian Pertanahan Korea Selatan kini mengubah haluan dengan memberikan izin ekspor data di bawah "kondisi keamanan yang ketat". Hal ini berarti Google wajib mematuhi aturan main yang sangat spesifik demi menjaga kedaulatan informasi negara tersebut.
Berdasarkan kesepakatan terbaru, Google diwajibkan melakukan langkah-langkah:
- Penyembunyian fasilitas: Fitur Street View dan citra historis di Google Earth harus menyembunyikan seluruh fasilitas militer serta titik keamanan sensitif milik Korea Selatan.
- Penghapusan koordinat: Seoul meminta Google menghapus tampilan koordinat tertentu pada sistem navigasinya.
- Pembatasan pengungkapan: Google harus memberlakukan "pembatasan pengungkapan" pada wilayah-wilayah yang dianggap krusial bagi keamanan dalam layanan global Google Maps dan Google Earth.
Di sisi lain, Google berpendapat bahwa keberatan Seoul selama ini telah menghalangi perusahaan dalam menyediakan layanan pemetaan yang utuh bagi masyarakat. Tanpa data presisi tinggi, fitur-fitur penting, seperti informasi transportasi umum yang akurat, peta satelit yang tajam, hingga petunjuk arah mengemudi, tidak dapat dinikmati secara maksimal oleh pengguna di Korea Selatan.
Selama periode blokade data tersebut, pasar navigasi domestik dikuasai oleh pemain lokal, seperti Naver. Mesin pencari buatan dalam negeri ini memanfaatkan peta resmi yang disediakan pemerintah dengan sistem penyamaran instalasi sensitif secara otomatis. Hal ini menjadikan Naver sebagai pemimpin pasar utama dalam layanan pencarian dan pemetaan di Negeri Gingseng tersebut. Keterbukaan Seoul ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing layanan digital di Korea Selatan, meskipun tetap berada di bawah pengawasan ketat otoritas militer dan pertanahan.
