Urbanisasi yang terus berkembang di berbagai kota besar Indonesia menjadi tantangan serius bagi lingkungan dan kualitas hidup masyarakat. Pertumbuhan wilayah perkotaan yang berlangsung cepat sering kali tidak diimbangi dengan perencanaan yang matang. Dampaknya, ruang terbuka hijau makin berkurang, kawasan rawan bencana terus bertambah, hingga ketimpangan sosial makin terlihat di tengah pembangunan kota modern.

Kondisi tersebut menjadi perhatian Guru Besar bidang Geografi Perencanaan Wilayah Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof. Dr. rer. nat. Nandi, S.Pd., M.T., M.Sc.i., dalam Orasi Ilmiah bertajuk “Geografi Perencanaan Wilayah untuk Kota Berkelanjutan”. Dalam paparannya, Prof. Nandi menjelaskan bahwa kota tidak seharusnya dipahami hanya sebagai kumpulan gedung tinggi dan pusat ekonomi, melainkan juga sebagai sistem hidup yang terus berkembang mengikuti aktivitas manusia di dalamnya.

Ia menilai urbanisasi di Indonesia saat ini cenderung tidak terkendali. Banyak wilayah pinggiran kota berubah fungsi menjadi kawasan permukiman dan industri tanpa mempertimbangkan keseimbangan lingkungan. Alih fungsi lahan hijau secara besar-besaran dinilai dapat memicu berbagai persoalan, seperti banjir, krisis air bersih, penurunan kualitas udara, hingga ancaman terhadap ketahanan pangan.

Menurut Prof. Nandi, sebagaimana dikutip dari laman resmi UPI, kota modern menghadapi paradoks besar. Di satu sisi, perkotaan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan teknologi. Namun di sisi lain, kota juga menjadi ruang munculnya ketimpangan sosial dan kerusakan lingkungan akibat pembangunan yang tidak terarah. Oleh karena itu, pemerintah dinilai perlu memiliki kemampuan membaca kondisi ruang secara menyeluruh sebelum menentukan kebijakan pembangunan.

Sebagai solusi, Prof. Nandi memperkenalkan konsep Spatially Integrated Regional Planning Framework atau kerangka perencanaan wilayah terintegrasi berbasis spasial. Model ini dirancang untuk membantu pemerintah menyusun pembangunan yang lebih akurat dan berkelanjutan melalui lima tahapan utama.

1. Observasi Spasial: Mengumpulkan berbagai data penting, mulai dari peta satelit, kondisi lingkungan, hingga data kesehatan dan sosial masyarakat sebagai dasar penyusunan perencanaan wilayah.
2. Diagnosis Spasial: Mengolah dan menganalisis data untuk menemukan titik-titik permasalahan utama, seperti kawasan rawan bencana, daerah padat penduduk, atau wilayah dengan risiko lingkungan tinggi.
3. Desain Kebijakan Terintegrasi: Menyusun kebijakan tata ruang yang selaras dengan kebutuhan perlindungan lingkungan, pembangunan infrastruktur, serta pelayanan publik agar pembangunan berjalan seimbang.
4. Tata Kelola Kolaboratif: Melibatkan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat dalam proses pembangunan. Pemanfaatan teknologi, seperti WebGIS dan dasbor publik, dinilai penting agar masyarakat dapat ikut mengawasi pembangunan wilayah.
5. Pembelajaran Terus-menerus: Mengevaluasi dan memperbarui perencanaan wilayah berdasarkan kondisi terbaru serta masukan masyarakat sehingga kebijakan yang dibuat tetap relevan dan efektif.

Melalui pengukuhan guru besar ini, Prof. Nandi berharap ilmu geografi dapat menjadi dasar penting dalam pembangunan nasional demi mewujudkan kota yang lebih adil, manusiawi, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.