BIG dan ISI Satukan Langkah Sukseskan ILASPP demi Satu Peta Nasional

Pesatnya transformasi tata kelola ruang dan pertanahan nasional menjadikan sinergi antara lembaga negara dan profesi makin krusial. Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Ikatan Surveyor Indonesia (ISI) kini mengambil peran strategis dalam mendukung Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP).

Program ini tak sekadar mengintegrasikan administrasi pertanahan dan perencanaan tata ruang, tetapi juga membangun fondasi data geospasial nasional yang presisi dan berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan berbasis bukti (evidence-based development), kolaborasi BIG dan ISI merupakan langkah penting menuju tata ruang nasional yang inklusif dan berbasis iklim.

Kepala BIG, Muh Aris Marfai, menegaskan posisi ISI sebagai aktor sentral dalam ekosistem ILASPP. ISI tidak hanya berperan mengoordinasikan para surveyor profesional, tetapi juga menjadi penjamin integritas proses pengumpulan data geospasial di lapangan. Dalam tata kelola geospasial, akurasi dan konsistensi spasial menjadi syarat mutlak. ISI memainkan peran sentral dalam menyatukan kompetensi teknis, etika profesi, serta tanggung jawab lintas sektor untuk memastikan semua data yang dihasilkan memiliki presisi tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan dalam skala nasional.

Menjawab Tantangan One Map Policy dan Hilirisasi Nasional

Lebih dari itu, Aris menyoroti pentingnya peningkatan standar dan interoperabilitas sebagai pilar utama pengembangan sistem informasi geospasial yang efisien. Ketika berbagai jenis data, mulai dari peta dasar, zonasi tata ruang, hingga data tenurial, perlu disatukan dalam satu kerangka spasial, peran ISI menjadi jembatan antara regulasi, teknologi, dan praktik lapangan. Dengan menjadikan ILASPP sebagai kendaraan reformasi data, ISI dapat memperkuat literasi spasial nasional dan mendorong profesionalisme surveyor dalam kerangka kerja yang lebih sistemik.

Dukungan juga datang dari Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, yang menekankan peran ISI dalam menjamin keakuratan data untuk mendukung One Map Policy. Menjelang proyek hilirisasi nasional 2028, validitas data spasial menjadi titik krusial untuk menghindari tumpang tindih perizinan, sengketa lahan, hingga konflik pemanfaatan ruang. ILASPP diarahkan sebagai sistem yang mampu mengonsolidasikan data pertanahan, lingkungan, dan tata ruang dalam satu kesatuan spasial yang sinkron, akurat, dan terbarukan.

Baca juga: Kementerian ATR/BPN Adakan Rapat Evaluasi Proyek ILASP, Apa Saja yang Dibahas?

Masa Depan Surveyor dalam Arah Geospasial Nasional

Sejak disetujuinya pinjaman sebesar USD 653 juta oleh DPR RI dan kini dalam tahap finalisasi bersama World Bank, ILASPP resmi menjadi salah satu investasi geospasial terbesar yang pernah dilakukan Indonesia. Dana tersebut akan digunakan untuk memperkuat lima sektor utama dari BIG, ATR/BPN, dan Kemendagri, yang sebelumnya terhambat kebijakan efisiensi anggaran. Lebih dari sekadar proyek teknis, ILASPP merupakan bentuk diplomasi spasial Indonesia dalam mencapai target emisi gas rumah kaca, melalui tata ruang adaptif dan administrasi pertanahan yang transparan.

Talkshow Profesional ISI bertajuk “ILASPP: What is and What’s next? How ISI Leads the Way” pada 6 Agustus 2025 menjadi momentum penting konsolidasi profesi. Di tengah tantangan geospasial global dan domestik, kolaborasi BIG dan ISI dalam ILASPP membentuk model baru pembangunan nasional berbasis spasial, di mana akurasi data, etika profesi, dan kepemimpinan kolaboratif menjadi penentu arah masa depan Indonesia.

Baca juga: Jadi Proyek Non-APBN, ILASP Dapat Kucuran Dana 10 Triliun dari World Bank