BIG Godok Regulasi Geospasial sebagai Pilar Diplomasi Data

Dalam konteks global yang makin terdigitalisasi, data geospasial tidak lagi semata berfungsi teknis, melainkan juga menjadi instrumen diplomasi dan kekuatan lunak negara. Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BIG, Mone Iye Cornelia Marschiavelli, menegaskan bahwa BIG memiliki mandat untuk memastikan setiap data yang keluar dari yurisdiksi nasional tetap berada di bawah kendali hukum Indonesia.

Mone menambahkan bahwa keterbukaan informasi geospasial tetap harus dijaga dalam koridor kedaulatan. Ia menekankan, setiap kolaborasi internasional berbasis data perlu dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab nasional. Artinya, Indonesia berupaya menempatkan data spasial bukan sekadar komoditas, melainkan juga instrumen kedaulatan digital yang memperkuat posisi negara di kancah global.

Penyusunan rancangan peraturan ini menandai pergeseran paradigma bahwa tata kelola geospasial adalah bagian integral dari diplomasi data nasional. BIG berperan sebagai otoritas pembina dan pengendali utama yang memastikan keseimbangan antara keterbukaan informasi dan perlindungan kepentingan strategis negara. Dengan regulasi ini, Indonesia memperkuat posisinya sebagai negara yang tidak hanya memproduksi data, tetapi juga menjaga nilai dan arah pemanfaatan data geospasial di tingkat global.