Bontang Terapkan Pendataan Warga Miskin Berbasis Geospasial, Data Diperbarui Tiap Lima Menit

Menurutnya, sistem manual tetap diterapkan sebagai bagian dari penyempurnaan instrumen pendataan. “Cuma ini penyempurnaan dari Pak Wawali harus memakai instrumen yang manual. Jadi kerjanya manual dan digital,” imbuh Suratmi.

Ia menambahkan, sebanyak 150 enumerator dari 15 kelurahan di Kota Bontang dilibatkan dalam proses pendataan. Para petugas ini berasal dari berbagai latar belakang pendidikan dan telah melalui proses rekrutmen serta pelatihan khusus. “Rekrutmen secara online dan minimal lulusan SMA. Ada juga beberapa yang lulusan S2. Tentunya kami juga memberikan pelatihan kepada mereka,” tandasnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris menegaskan pentingnya kualitas data dalam mendukung kebijakan pengentasan kemiskinan. Hal itu disampaikannya dalam kegiatan Pembekalan Lanjutan Enumerator Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Kota Bontang Tahun 2025 Berbasis Geospasial yang digelar pada Rabu, 8 Oktober 2025 di Pendopo Wali Kota.

“Pendataan ini harus jadi fondasi kebijakan yang kuat. Tanpa data yang valid, program bantuan dan pemberdayaan akan salah sasaran. Kita ingin satu data yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Menurut Agus, pendataan ini bukan sekadar formalitas, tetapi langkah strategis untuk mewujudkan kebijakan sosial yang tepat sasaran. Pemerintah Kota Bontang menargetkan pengentasan kemiskinan pada tahun 2029 melalui kolaborasi lintas sektor, memadukan dana APBD, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), serta peran lembaga zakat dan sosial.

Ia juga mengingatkan pentingnya integritas dan ketelitian para enumerator dalam bekerja. “Kelemahan selama ini karena data tidak tertib sistem. Manual dan geospasial harus cocok. Jika sinkron, maka kebijakan kita pun bisa lebih tepat,” ujarnya.

Senada dengan hal itu, Kepala Dinsos-PM Bontang Toetoek Pribadi Ekowati menilai penggunaan sistem berbasis geospasial merupakan terobosan penting dalam pendataan sosial daerah. Melalui metode ini, pemerintah dapat memetakan kondisi kemiskinan hingga ke tingkat rumah tangga lengkap dengan koordinat lokasi. Dengan pendekatan baru ini, Pemerintah Kota Bontang berharap seluruh data kemiskinan yang dihimpun benar-benar valid dan terintegrasi sehingga setiap intervensi sosial dan program pemberdayaan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.