BIG Tekankan Urgensi Percepatan Peta Dasar Skala Besar

Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Muh Aris Marfai, membeberkan alasan perlunya penyediaan peta dasar skala besar (PDSB) dipercepat. Aris mengatakan bahwa PDSB merupakan wujud langkah strategis dalam mendukung pembangunan nasional.

“Pemetaan dengan kualitas yang lebih detail merupakan sebuah inovasi dari pemerintah seiring meningkatnya kebutuhan pembangunan,” terang Aris dalam acara Genius Mercator 2025 di GIK UGM, Sabtu, 31 Mei 2025.

Meski baru dimulai beberapa tahun belakangan, realisasi proses pemetaan yang dilakukan tim BIG sudah mencapai 5 persen. Aris mengatakan bahwa BIG saat ini memprioritaskan Pulau Sulawesi, Kalimantan, dan pulau-pulau kecil di Indonesia. “Untuk peta skala 1:5000 seluruh Pulau Sulawesi sudah selesai,” tambah Aris.

Diketahui bahwa PDSB seperti 1:5.000 dibutuhkan untuk berbagai keperluan krusial, seperti penataan ruang, pengelolaan sumber daya alam, pembangunan infrastruktur, hingga mitigasi bencana. Kebutuhan ini semakin mendesak seiring meningkatnya kompleksitas pembangunan, urbanisasi, serta dorongan transformasi digital di berbagai sektor.

Selain menjadi dasar perencanaan dan pengambilan keputusan, PDSB juga menyimpan potensi nilai ekonomi yang sangat tinggi. Dengan ketersediaan peta yang akurat dan mutakhir, berbagai sektor, seperti pertanahan, pertanian, kehutanan, energi, dan investasi, dapat bergerak lebih efisien, transparan, dan minim konflik. BIG mencatat bahwa efisiensi yang dihasilkan dari pemanfaatan data geospasial dapat meningkatkan nilai ekonomi secara signifikan, termasuk kegiatan Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) yang sedang digagas oleh pemerintah.

Untuk keseluruhan wilayah Indonesia, Aris menyebut bahwa angka yang tercakup dalam PDSB masih sangat kecil. “Perlu kami sampaikan saat ini baru 3 persen dari total keseluruhan wilayah darat Indonesia yang terpetakan dengan skala besar itu,” terangnya.

Sebelumnya, untuk mendorong realisasi PDSB tersebut, BIG mengusulkan kepada Komisi XII DPR RI penambahan anggaran pada pagu 2025 yang bersumber dari pendanaan luar negeri, World Bank, senilai Rp810,42 miliar.

“Saat ini, kita sudah laksanakan produksi dan pemanfaatan data geospasial skala besar 1:5.000 di Sulawesi, sisanya akan menggunakan dana pinjaman tersebut untuk 3-5 tahun ke depan,” katanya.

Aris mengatakan bahwa pinjaman dana tersebut berguna untuk memastikan pelaksanaan program bidang geospasial tersebut bisa berjalan sesuai target yang telah direncanakan. PDSB direncanakan selesai secara bertahap pada 2025–2029.