Tata Ruang Jawa Barat Kacau, Gubernur Dedi Mulyadi Ambil Langkah Koreksi

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti kondisi tata ruang di provinsinya yang ia sebut tengah mengalami kekacauan. Menurutnya, pengelolaan ruang di Jawa Barat saat ini lebih banyak dipengaruhi kepentingan politik dibandingkan prinsip konservasi alam.

"Perkebunan berubah menjadi kawasan tambang dan industri. Gunung pun kehilangan hutan dan laut kehilangan pantai akibat tata ruang yang kacau," ujar Dedi di Bandung, Sabtu, 16 Agustus 2025.

Ia menilai banyak wilayah di Jawa Barat mengalami tumpang tindih fungsi. Ada daerah yang ditetapkan sebagai destinasi wisata, tetapi pada saat yang sama juga dipakai untuk kegiatan pertambangan. Situasi ini, menurutnya, harus segera dievaluasi agar tata ruang di Jawa Barat tidak makin merusak keseimbangan lingkungan.

Dedi menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen menyusun tata ruang yang selaras dengan alam. Upaya ini penting, menurutnya, untuk mencegah risiko bencana. "Pada para pejabat, termasuk kepala desa, buatlah tata ruang yang menjauhkan dari musibah. Kalau mengeruk alam seenaknya akan ada musibah," tegasnya.

Namun, ia menambahkan bahwa tata ruang yang selaras dengan alam bukan berarti meniadakan kawasan industri, permukiman, atau pembangunan lainnya. Hal yang utama adalah memastikan kelestarian lingkungan tetap terjaga. "Artinya, gunung indah, air mengalir jernih, sungai berkelok-kelok, pantai bersih, sawah terasering," ucapnya.

Dalam rapat bersama DPRD Jawa Barat, Dedi juga mengungkapkan keresahannya. Ia menyebutkan bahwa kesalahan dalam menata ruang telah menghilangkan sekitar 1,2 juta hektare kawasan hijau, terutama di Bekasi dan Kabupaten Bogor. Lahan perkebunan yang semula menjadi penyangga lingkungan kini banyak berubah menjadi kawasan wisata, permukiman, hingga perhotelan.

Melihat persoalan tersebut, Dedi berencana melakukan revisi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jawa Barat pada tahun ini. "Kalau tata ruangnya tidak diubah, maka kita akan dikepung bencana longsor dan banjir. Tidak aneh hari ini banjir tidak di daerah dataran, tetapi pegunungan," katanya.

Sebagai langkah konkret, ia menginstruksikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk menelusuri dokumen detail tata ruang Jawa Barat yang pernah disusun pada masa Hindia Belanda. Menurutnya, tata ruang era kolonial itu disusun dengan lebih berpihak pada kelestarian alam. "Tak akan bisa sama dengan zaman kolonial, tetapi kita dekatkan, jangan sampai kita kacau," ujar Dedi.