SPPR Jajaki Kolaborasi dengan Belanda untuk Transformasi Digital Pertanian dan Data Spasial

Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR) menerima audiensi dari Kedutaan Besar Kerajaan Belanda, Kadaster International, serta Digireg Indonesia pada Kamis, 14 Agustus 2025 lalu. Pertemuan ini menjadi langkah awal penjajakan kolaborasi antara pemerintah Indonesia dan Belanda, khususnya di bidang transformasi digital untuk sektor pertanian berbasis data spasial. Menurut Joost van Uum, Konselor Pertanian dari Kedutaan Belanda, kerja sama ini selaras dengan kebijakan nasional, terutama Kebijakan Satu Peta dan Satu Data Indonesia, yang menekankan pemanfaatan data spasial sebagai dasar perencanaan lintas sektor.

Pertanian modern makin membutuhkan data spasial yang akurat untuk menjawab tantangan produktivitas, efisiensi lahan, hingga adaptasi perubahan iklim. Data yang dihasilkan oleh Kementerian ATR/BPN dinilai penting untuk digunakan oleh sektor publik maupun swasta dalam pengambilan keputusan. Dengan keterbukaan dan berbagi pakai data, informasi mengenai struktur kepemilikan lahan, pola pemanfaatan ruang, hingga potensi produktivitas pertanian dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keberlanjutan sistem pangan nasional.

Integrasi Lintas Instansi dan Platform Geospasial

Direktur Jenderal SPPR, Virgo Eresta Jaya, menegaskan bahwa gagasan yang disampaikan pihak Belanda sejalan dengan visi Presiden Republik Indonesia serta Menteri ATR/Kepala BPN. Saat ini, Kementerian ATR/BPN telah mengompilasi dan mengintegrasikan berbagai data spasial dalam satu wadah, kemudian mendistribusikannya melalui mekanisme hilirisasi data. Upaya ini dilakukan bersama sejumlah instansi pemerintah maupun perusahaan swasta guna memastikan data yang ada dapat digunakan secara langsung untuk kepentingan pembangunan dan pengelolaan lahan pertanian.

Rohan Bennett, Senior Expert Kadaster International, menjelaskan bahwa kerja sama antara Kadaster International dan Kementerian ATR/BPN telah berlangsung selama lebih dari satu dekade. Fokus ke depan adalah digitalisasi data pertanahan yang berhubungan langsung dengan agribisnis dan petani kecil (smallholders). Digitalisasi ini dipandang krusial untuk menciptakan sistem agraria yang lebih transparan, efisien, dan mendukung pembangunan berkelanjutan berbasis geospasial.

Rohan menekankan pentingnya kolaborasi dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk membangun platform terpadu yang dapat diakses lintas instansi. Hal ini sejalan dengan kebutuhan interoperabilitas data dalam skema nasional. Untuk menyambung hal tersebut, Kepala Subdirektorat Layanan Informasi Geospasial Tematik Multiguna, Royger M. Simanjuntak, menyebutkan bahwa ATR/BPN telah mengembangkan sejumlah platform pendukung, antara lain Bhumi, Geoportal IGT-PR, dan SiPetik. Platform-platform ini berperan penting dalam mendukung hilirisasi data spasial agar dapat dimanfaatkan oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk untuk transformasi digital pertanian.

Kolaborasi SPPR dengan Belanda menandai babak baru dalam integrasi teknologi geospasial ke sektor pertanian Indonesia. Dengan keterhubungan data antarinstansi, sektor pertanian dapat memperoleh gambaran spasial yang lebih komprehensif mengenai distribusi lahan, potensi produktivitas, hingga risiko bencana. Hal ini memungkinkan pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based policy), yang tidak hanya meningkatkan efisiensi agribisnis, tetapi juga menjamin keberlanjutan ekologi. Dengan demikian, transformasi digital berbasis data spasial menjadi fondasi penting untuk mewujudkan pertanian cerdas (smart agriculture) di Indonesia.