Rekap Rakornas IG 2025: Enam Isu Strategis yang Jadi Fondasi Masa Depan Geospasial Indonesia

Pada 16 Juli 2025, Badan Informasi Geospasial (BIG) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Informasi Geospasial (Rakornas IG) 2025 di Gedung Bappenas, Jakarta. Acara yang mengusung tema “Transformasi Awal Penyelenggaraan Informasi Geospasial Menuju Ekosistem Geospasial Nasional” ini menjadi tonggak penting dalam menegaskan peran data spasial sebagai fondasi utama pembangunan nasional.

Dihadiri oleh tokoh-tokoh strategis, seperti Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy, dan Menteri PANRB Rini Widyantini, rakornas ini menjadi momentum akselerasi transformasi tata kelola data geospasial yang inklusif dan berbasis fakta. Berikut adalah enam poin penting dari gelaran Rakornas IG 2025.

1. Mengukuhkan Ekosistem Geospasial

Rakornas IG 2025 membuka diskusi mengenai tantangan lama yang menghambat penguatan ekosistem geospasial di Indonesia. Deputi BIG, Antonius Bambang Wijanarto, menyoroti tumpang tindih data, ketimpangan teknologi, dan lemahnya simpul jaringan sebagai hambatan utama. Kepala BIG, Muh Aris Marfai, menekankan pentingnya integrasi data, teknologi, SDM, dan institusi ke dalam satu sistem informasi berbasis lokasi yang siap menjawab visi Indonesia Emas 2045. Menyambut hal ini, BIG menyerahkan peta dasar skala 1:5.000 kepada enam provinsi Sulawesi serta mengusulkan penambahan formasi Jabatan Fungsional Surveyor dan Pemetaan Tata Ruang di daerah. Rachmat Pambudy dari Bappenas turut mengimbau bahwa sistem IG harus menopang tujuh pilar pembangunan nasional, terutama dalam perumusan RDTR, ketahanan pangan, dan pengentasan kemiskinan.

2. Mendorong Transformasi Digital

Melanjutkan penguatan ekosistem IG, Menteri PANRB Rini Widyantini mengingatkan bahwa transformasi digital bukan sekadar efisiensi birokrasi, melainkan pergeseran paradigma menuju tata kelola berbasis dampak. Ia menggarisbawahi pentingnya partisipasi kolektif lintas sektor dalam penyelenggaraan IG nasional. Dalam nada serupa, Menko IPK AHY menekankan bahwa pembangunan tidak bisa dilepaskan dari integrasi spasial. IG, menurutnya, harus agile, responsif, dan user-oriented agar mampu menjawab tantangan perubahan iklim serta pembangunan antarwilayah. Ia mendorong agar hasil rakornas diterjemahkan menjadi kebijakan strategis yang terukur di tingkat nasional maupun daerah.

Baca juga: Peta dan Keadilan: Mengapa Menteri Rini Dorong Reformasi Geospasial?

3. Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci

Kolaborasi lintas sektor menjadi benang merah yang menghubungkan berbagai strategi IG nasional. Ketua UN-GGIM Asia Pasifik, Zaffar Sadiq Mohamed-Ghouse, mengutarakan perlunya sistem berbasis pengetahuan dengan dukungan teknologi cerdas dan kerangka kerja kolaboratif. Ia menggarisbawahi pentingnya interoperabilitas semantik dan institusional. Staf Ahli KemenPAN-RB, Cahyono Tri Birowo, menyebut bahwa literasi geospasial perlu diarusutamakan dalam digitalisasi birokrasi. Sementara itu, Dody Virgo Sinaga dari Bappenas menegaskan bahwa manfaat IG harus berdampak pada kebijakan sosial ekonomi, dan Safrizal Zakaria Ali dari Kemendagri menambahkan pentingnya IG dalam penetapan batas wilayah pemerintahan.

Untuk memperkuat simpul jaringan daerah, BIG dan Kemendagri berkomitmen menyusun petunjuk teknis dan surat edaran bersama. Sekretaris Utama BIG, Belinda Arunarwati Margono, menyoroti pentingnya SDM lokal yang kompeten serta pengembangan peta tematik yang merefleksikan identitas wilayah, sebagai upaya menjadikan IG sebagai pendorong pembangunan berbasis karakter spasial.

4. Fondasi Utama Pembangunan Geospasial Indonesia

Seluruh proses Rakornas IG 2025 dirancang melalui tahapan yang matang. Ketua Tim Perumus Rakornas, Ratna Sari Dewi, menjelaskan bahwa kegiatan telah dimulai sejak akhir Juni melalui PraRakornas, Rakorda JIGN di lima wilayah besar, serta Geospatial Roadshow ke sejumlah kementerian. Dari seluruh rangkaian itu dirumuskan empat subtema strategis: tata kelola dan regulasi, pengembangan SDM, peningkatan simpul jaringan, dan kolaborasi tiap sektor. Keempat subtema tersebut menjadi landasan membentuk ekosistem IG yang kokoh, berdaya saing, dan adaptif terhadap kebutuhan pembangunan.

5. Tata Ruang Jadi Panglima

Dalam pidato strategisnya, AHY menyatakan bahwa tata ruang harus menjadi panglima pembangunan nasional. Namun, hal itu hanya bisa dicapai bila didukung oleh sistem IG yang kuat. Keberhasilan pemetaan skala besar di Sulawesi dijadikan model yang perlu direplikasi di wilayah lain. Untuk itu, ia mendorong percepatan pemetaan RDTR skala 1:5.000 melalui pendanaan dan kerja sama internasional seperti ILASP dengan Bank Dunia. Kepala BIG turut menegaskan bahwa target pemetaan skala besar nasional dalam tiga tahun ke depan menjadi langkah konkret menuju tata ruang yang presisi.

Baca juga: Menko AHY Apresiasi Program Peta Skala Besar BIG, Apa Katanya?

6. Peluncuran Inovasi Geospasial

Rakornas IG 2025 ditutup dengan peluncuran berbagai inovasi geospasial sebagai tulang punggung transformasi digital sektor ini. Inovasi seperti Geoportal Palapa 5.0, Aplikasi Integrasi IG Tematik, e-Monev Rencana Aksi IG, serta JDIH BIG menandai babak baru penguatan data spasial berbasis teknologi terbuka. Penghargaan Bhumandala Award 2025 turut diberikan untuk mengapresiasi instansi yang berhasil menerapkan IG secara efektif. Rakornas tahun ini membuktikan bahwa geospasial bukan lagi sekadar alat teknis, tetapi telah bertransformasi menjadi arsitektur utama perencanaan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

Geospasial Bukan Lagi Pelengkap

Rakornas IG 2025 secara nyata menunjukkan bahwa informasi geospasial bukan lagi sekadar data pelengkap, melainkan telah menjadi infrastruktur dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Melalui penguatan ekosistem IG yang melibatkan berbagai sektor dan wilayah, penekanan pada pentingnya tata ruang sebagai panglima pembangunan, hingga peluncuran inovasi digital yang memudahkan kolaborasi lintas instansi, Indonesia kini bergerak menuju tata kelola pembangunan yang berbasis data, inklusif, dan berkelanjutan. Seluruh elemen, baik pemerintah pusat, daerah, akademisi, hingga pelaku usaha, dituntut untuk meningkatkan literasi geospasial dan membangun komitmen kolektif dalam menciptakan sistem informasi yang terintegrasi.