RECOFTC Bersama Universitas Riau Dorong Tata Kelola Hutan Berkeadilan Lewat Inovasi Peta Geospasial

RECOFTC Indonesia dan Universitas Riau (Unri) menjalin kolaborasi dalam pengembangan data geospasial yang bersifat terbuka, akurat, dan mudah diakses, khususnya terkait perubahan tutupan lahan di wilayah Sumatera dan Sulawesi. Kegiatan ini berlangsung sejak 16 Januari hingga 30 Juni 2025, dengan melibatkan mahasiswa dalam pembuatan peta sebagai bentuk aksi nyata perlindungan hutan.

Sebagai bagian dari kolaborasi tersebut, RECOFTC dan Unri menyelenggarakan diskusi publik bertajuk “Mendorong Terwujudnya Tata Kelola Hutan dan Lingkungan yang Berkeadilan melalui Ketersediaan Data dan Informasi Peta” pada Selasa, 29 Juli 2025. Acara ini menghadirkan berbagai narasumber, antara lain Dr. Pernando Sinabutar, S.Hut., M.Si. (Kepala BPKH Wilayah XIX), Dr. Nurul Qomar, S.Hut., M.P. (Ketua Jurusan Kehutanan UR), Ade Masya Reza dari Dinas PUPR Kota Pekanbaru, serta Wafiq dari RECOFTC Indonesia. Hadir pula Melki Rumania, perwakilan dari organisasi sosial Hutan Riau, yang berbagi pengalaman dalam mendampingi masyarakat adat dan lokal dalam isu-isu kehutanan.

Direktur RECOFTC Indonesia, Gamma Galudra, menyampaikan bahwa lembaganya berfokus pada penguatan kapasitas melalui pelatihan dan penyediaan data visual guna menganalisis dinamika tutupan hutan dan lahan. Inisiatif ini, menurutnya, membuka jalan bagi generasi muda untuk memanfaatkan kemajuan teknologi demi menghasilkan peta yang lebih akurat dan informatif.

“Kami berharap program RECOFTC ini dapat sejalan dengan inisiatif pemerintah, khususnya dalam mendukung Kebijakan Satu Peta. Tanpa peta yang akurat, sulit bagi masyarakat hutan untuk mengelola sumber daya mereka secara berkelanjutan,” ungkap Gamma.

Sementara itu, Melki Rumania menekankan pentingnya peta sebagai alat perjuangan hidup masyarakat. Berdasarkan pengalamannya dalam perencanaan penggunaan lahan partisipatif di Riau, ia menyoroti sejumlah tantangan, seperti ketidakakuratan peta lama, keterbatasan kapasitas masyarakat, dan kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung validasi peta partisipatif.

Dalam forum yang sama, Ade Masya Reza dari Dinas PUPR Kota Pekanbaru memaparkan tiga inovasi yang mendukung keterbukaan dan integrasi data tata ruang sebagai bagian dari implementasi kebijakan satu peta. Pertama, ia memperkenalkan WebGIS (Web Geographic Information System), yang dapat diakses melalui situs gistaru.atrbpn.go.id/rtronline. Platform ini menyajikan informasi Rencana Tata Ruang dari tingkat nasional hingga ke Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota.

Inovasi kedua adalah pengembangan RDTR Interaktif oleh Direktorat Jenderal Tata Ruang. Aplikasi ini tidak hanya memuat peraturan kepala daerah (Perkada) tentang RDTR, tetapi juga dilengkapi dengan fitur interaktif, seperti simulasi koefisien dasar bangunan (KDB) dan koefisien lantai bangunan (KLB).

Terakhir, ia menjelaskan tentang aplikasi Panglima PUPR Riau, hasil pengembangan Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau, yang memudahkan masyarakat mengakses informasi RTRW dan sebaran potensi investasi. Aplikasi ini memungkinkan publik untuk mengetahui peruntukan ruang, mengecek Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), serta memperoleh informasi perizinan tata ruang dengan cepat dan mudah.

“Keterbukaan dan integrasi data spasial menjadi kunci agar semua pihak baik pemerintah, masyarakat, maupun pelaku usaha dapat mengakses informasi yang akurat dan terkini dalam proses perencanaan dan pengelolaan ruang,” terang Ade.