Petani di Sumatera Selatan Diberi Pelatihan Pemetaan, Kuatkan Aspek Legalitas dan Tata Ruang

Badan Pengelola Dana Perkebunan dan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor menggelar pelatihan teknis pemetaan lokasi perkebunan kelapa sawit di Palembang. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memperkuat pemahaman sumber daya manusia perkebunan dalam merespons tantangan legalitas lahan dan tata kelola agraria. Pelatihan ini diikuti oleh 88 peserta dari tiga kabupaten sentra sawit di Sumatera Selatan, yaitu Ogan Komering Ilir, Musi Rawas, dan Musi Rawas Utara.

Pemetaan lahan berbasis data spasial kini menjadi fondasi penting dalam memperkuat tata kelola agraria, terutama di sektor perkebunan. Tantangan terhadap legalitas lahan dan dinamika kawasan hutan mendorong pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam memahami dan menerapkan teknologi pemetaan secara presisi.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, pelatihan teknis pemetaan lokasi perkebunan kelapa sawit menjadi instrumen strategis dalam mendukung keadilan agraria dan keberlanjutan industri. Melalui pelatihan ini, para pelaku kebun, khususnya petani, dibekali dengan pengetahuan untuk membaca, memahami, dan membuat peta berdasarkan koordinat yang valid. Hal ini menjadi krusial karena banyak kebun rakyat yang berkembang tanpa batas yang jelas dan hanya mengandalkan surat-surat lokal, yang kerap menimbulkan konflik dan hambatan dalam program nasional, seperti Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Ketika berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat, otoritas kehutanan, hingga lembaga swadaya masyarakat makin intensif melakukan penertiban kawasan, keberadaan peta yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi krusial. Tanpa dokumen spasial yang valid, petani bisa kehilangan hak atas lahan yang telah mereka kelola selama puluhan tahun.

Menyadari urgensi ini, pelatihan teknis pemetaan lokasi perkebunan muncul sebagai bentuk intervensi strategis yang tidak hanya bertujuan meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga membentuk kesadaran baru tentang pentingnya legalitas dan keadilan agraria. Pelatihan-pelatihan seperti ini menjadi ruang pembelajaran bersama, di mana petani, penyuluh, dan pejabat teknis dari berbagai daerah duduk sejajar untuk mempelajari bagaimana membaca GPS, melakukan pengukuran blok kebun, menerbangkan drone untuk akuisisi citra udara, dan menyusun peta berbasis koordinat.

Namun yang paling penting, mereka diajak untuk memahami bahwa peta adalah bahasa hukum baru dalam tata kelola lahan. Di balik garis-garis koordinat dan blok warna pada lembar peta, tersembunyi kepastian hukum, ketenangan usaha, dan peluang masa depan.

Para pengajar yang terlibat dalam pelatihan umumnya merupakan akademisi dan praktisi yang telah bertahun-tahun mendampingi pembangunan basis data kebun rakyat di berbagai daerah. Mereka tidak hanya menyampaikan teori, tetapi juga pengalaman lapangan, tantangan teknis, dan solusi berbasis pendekatan partisipatif.

Dalam konteks yang lebih luas, pelatihan pemetaan juga menjadi bagian dari strategi nasional untuk mencetak sumber daya manusia yang tidak hanya menguasai teknologi, tetapi juga memahami regulasi dan memiliki perspektif keberlanjutan. Pemetaan yang akurat menjadi prasyarat dalam menjawab berbagai tantangan global, seperti tuntutan traceability dalam rantai pasok, kepatuhan terhadap standar internasional, serta peningkatan nilai tambah produk sawit Indonesia di pasar global.

Sumber: Majalah Hortus, Sawit Indonesia