Peta Dasar Skala Besar Jadi Pilar Utama Efisiensi Pembangunan di Indonesia

Efisiensi menjadi kata kunci dalam pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di awal tahun 2025. Pemerintah menegaskan bahwa pembangunan tidak cukup hanya dilakukan secara cepat, tetapi juga harus tepat sasaran dan berbasis data konkret.

Komitmen ini tercermin dalam berbagai kebijakan strategis, termasuk percepatan digitalisasi birokrasi, reformasi perizinan, dan penataan tata ruang yang lebih presisi. Dalam konteks inilah, peta dasar skala besar menjadi sangat relevan sebagai fondasi utama menuju pembangunan yang efisien dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia kini semakin menunjukkan keseriusannya dalam menyongsong pembangunan berkelanjutan berbasis data spasial. Hal ini tampak dari komitmen untuk mempercepat penyediaan peta dasar skala besar, yang dinilai sebagai landasan penting dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Langkah ini sejalan dengan pemanfaatan teknologi geospasial yang semakin luas dalam berbagai sektor pemerintahan.

Komitmen ini ditegaskan oleh Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Aris Marfai, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI pada Februari 2025 lalu. Dalam kesempatan itu, Aris menyampaikan bahwa peta dasar berskala besar 1:5.000 merupakan kebutuhan mendesak yang harus segera dipenuhi pemerintah.

Mendukung Penyederhanaan Perizinan dan RDTR

Peta dasar skala besar ini akan menjadi elemen penting dalam mendukung sistem Online Single Submission (OSS), yang ditujukan untuk menyederhanakan proses perizinan usaha. Dengan adanya peta skala besar, tata ruang dapat ditetapkan secara lebih presisi, mempercepat proses perizinan, serta mendukung kejelasan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang.

Tak hanya itu, peta ini juga akan berperan penting dalam mendukung berbagai agenda strategis nasional seperti hilirisasi industri geospasial, mitigasi bencana, dan pelaksanaan proyek Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) yang tengah digagas pemerintah.

Masih Rendah, Tapi Optimis

Saat ini, ketersediaan peta dasar skala besar untuk seluruh wilayah daratan Indonesia baru mencapai sekitar 3 persen saja. Wilayah yang telah terpetakan dalam skala 1:5.000 sebagian besar berada di Pulau Sulawesi, yang menjadi wilayah awal pengembangan oleh tim dari BIG.

Meski capaian masih terbatas, BIG tetap optimis bahwa target nasional untuk menyediakan peta dasar skala besar di seluruh Indonesia dapat tercapai pada tahun 2029. Guna memuluskan upaya tersebut, BIG menggandeng empat kementerian sekaligus, yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Apa Itu Peta Dasar Skala Besar?

Peta dasar skala besar sendiri merupakan jenis peta yang menggambarkan elemen rupa bumi secara detail dengan skala 1:5.000, yang berarti satu sentimeter di peta mewakili lima puluh meter di lapangan. Peta ini menyajikan informasi spasial penting seperti jaringan jalan, batas administrasi, bangunan, dan tutupan lahan secara rinci.

Peta ini juga menjadi tulang punggung efisiensi perizinan, karena memudahkan verifikasi lokasi dan kesesuaian lahan terhadap rencana tata ruang. Dalam konteks mitigasi bencana, peta dengan resolusi tinggi membantu mengidentifikasi zona risiko dan menyusun respons berbasis lokasi secara tepat. Bahkan, proyek-proyek strategis seperti ILASPP yang berfokus pada integrasi data pertanahan dan tata ruang tak bisa berjalan tanpa adanya peta dasar skala besar.

Tak kalah penting, ketersediaan peta ini juga akan mengakselerasi tumbuhnya industri geospasial dalam negeri. Penyediaan data spasial yang akurat akan membuka peluang kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan startup untuk menciptakan layanan berbasis lokasi, navigasi, hingga pemetaan digital dalam berbagai sektor, dari logistik hingga pariwisata.

Menata Peta Menentukan Arah Pembangunan

Penyediaan peta dasar skala besar bukan sekadar proyek teknis, melainkan merupakan langkah strategis menuju tata kelola ruang yang lebih baik dan berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan dengan tantangan geografis yang kompleks, ketersediaan data spasial yang detail menjadi prasyarat penting untuk pembangunan yang adil, merata, dan berbasis fakta.

Namun, tantangan yang dihadapi juga besar, mulai dari pendanaan, ketersediaan sumber daya manusia, hingga kendala teknis di lapangan. Oleh karena itu, sinergi antar kementerian dan dukungan politik menjadi kunci suksesnya proyek ini.

Dengan target ambisius untuk menyelesaikan pemetaan skala besar seluruh daratan Indonesia pada tahun 2029, Pemerintah Indonesia tengah meletakkan pondasi penting dalam pembangunan nasional berbasis data spasial. Peta dasar skala besar bukan hanya alat teknis, tapi pilar strategis dalam memastikan pembangunan Indonesia lebih presisi, inklusif, dan berkelanjutan di masa depan.

Sumber: BIG, Kompas, RRI, detiknews