Masyarakat Adat Miyah Petakan Wilayah secara Mandiri Gunakan GPS

Langkah besar ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk Foker Papua yang menyalurkan hibah sebagai bentuk kepercayaan terhadap kapasitas organisasi lokal. Bagi Akawuon, dukungan ini bukan dana semata, melainkan juga energi baru yang memperkuat gerakan akar rumput.

Proyek yang sudah berjalan lebih dari dua tahun ini berfokus pada lima hal: penyediaan kerangka hukum, pembentukan lembaga pendaftaran tanah adat, alokasi pembiayaan berbasis kelembagaan, pembangunan unit pengelola pekerja Papua, serta penguatan kolaborasi antar-pihak. Meski begitu, tidak dipungkiri masih banyak hambatan yang dihadapi. Percepatan legislasi hak adat masih terhambat regulasi yang belum memadai, lemahnya tata layanan, terbatasnya SDM, dan minimnya pembiayaan.

Dengan adanya pemetaan mandiri ini, Fasilitator AMAHUTA Kabupaten Tambrauw, Luis Kumap, berharap wilayah adat yang sedang dipetakan segera mendapat pengakuan resmi pemerintah. “Dengan begitu dapat dikelola secara mandiri berbasis ekonomi berkelanjutan, memperkuat persatuan masyarakat adat, sekaligus menjadi benteng menghadapi investasi yang berpotensi mengancam tanah dan hutan leluhur di Tanah Papua,” jelasnya.

Masyarakat Miyah kini melihat pemetaan wilayah adat sebagai tonggak penting dalam menjaga identitas, kedaulatan, dan hak adat mereka. Peta akan menjadi bukti sahih bahwa tanah ini memang milik leluhur mereka, bukan tanah kosong yang bisa diambil seenaknya.