Lakukan Inovasi di Tengah Efisiensi, Proyek BIG Bakal Tetap Berjalan Tanpa APBN

Memasuki tahun 2025, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadapi tantangan besar dalam menjaga stabilitas fiskal nasional di tengah tekanan global dan kebutuhan domestik yang terus meningkat. Dalam upaya mengefisienkan pengeluaran negara, pemerintah mengambil langkah tegas melalui diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Kebijakan tersebut memangkas total anggaran negara hingga Rp306,69 triliun. Hal ini memunculkan kekhawatiran akan terhambatnya sejumlah program strategis, termasuk pembangunan dan pembaharuan data geospasial nasional.

Namun, di tengah tekanan efisiensi ini, Badan Informasi Geospasial (BIG) justru tampil dengan solusi konkret dan inovatif. Setelah sebelumnya mengajukan pinjaman ke World Bank, kini pihaknya secara resmi menjalin kerja sama strategis dengan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) untuk memastikan proyek-proyeknya tetap berjalan.

BIG secara resmi menandatangani perjanjian kerja sama bersama PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), induk holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Jasa Survei (IDSurvey), pada 16 Mei 2025. Kerja sama ini bertujuan untuk memastikan penyediaan dan pemutakhiran peta dasar Indonesia secara berkala selama 25 tahun ke depan, tanpa bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Langkah ini menandai terobosan penting dalam penyediaan dan pemutakhiran peta dasar nasional, dengan melibatkan BUMN sebagai alternatif pembiayaan. Hal ini menunjukkan komitmen BIG dalam memperkuat ekosistem industri geospasial nasional melalui kolaborasi lintas sektor di tengah tekanan efisiensi.

Kerja sama antara BIG dan PT Biro Klasifikasi Indonesia Persero diharapkan dapat mengakselerasi partisipasi sektor privat dan badan usaha dalam membangun ekosistem industri geospasial. Langkah ini menjadi katalis untuk mendorong pemanfaatan informasi geospasial secara luas di pemerintahan dan masyarakat.

IDSurvey, sebagai holding BUMN Jasa Survei yang terdiri atas PT Biro Klasifikasi Indonesia, PT Sucofindo, dan PT Surveyor Indonesia, memiliki peran penting dalam pengembangan ekosistem geospasial nasional. Dengan pengalaman dan kapabilitas di bidang jasa testing, inspection, certification (TIC), IDSurvey berkomitmen mendukung BIG dalam membangun ekosistem geospasial yang tangguh dan berkelanjutan.

Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat sinergi antara pemerintah dan BUMN. Peluang bagi sektor swasta untuk berkontribusi dalam pengembangan infrastruktur geospasial Indonesia juga terbuka lebar.

Langkah inovatif yang ditempuh Badan Informasi Geospasial (BIG) menjadi contoh nyata bagaimana lembaga pemerintah mampu beradaptasi secara strategis terhadap kebijakan efisiensi nasional. Di tengah pemangkasan besar-besaran anggaran melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025, BIG tidak hanya bertahan, tetapi mengambil inisiatif progresif dengan menggandeng PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) sebagai mitra dalam pembiayaan dan pelaksanaan pemutakhiran peta dasar nasional.

Skema kerja sama ini menjadi bukti bahwa pembangunan infrastruktur informasi geospasial tidak harus semata bergantung pada APBN. Melalui kolaborasi dengan BUMN dan didukung IDSurvey sebagai holding jasa survei negara, BIG membuktikan bahwa transformasi digital berbasis spasial tetap dapat dijalankan secara berkelanjutan dan mandiri, bahkan dalam situasi fiskal yang ketat.

Kemitraan antara BIG dan IDSurvey bukan hanya tentang kelangsungan proyek, melainkan tentang membangun fondasi baru bagi masa depan geospasial Indonesia. Di era di mana data menjadi aset strategis, kemandirian dalam pengelolaan dan pembaharuan Informasi Geospasial Dasar adalah keniscayaan.

Langkah ini sekaligus menjadi model kolaboratif baru yang patut dicontoh oleh instansi pemerintah lainnya, yaitu membangun melalui sinergi, bukan sekadar menunggu alokasi anggaran. Jika terus dikawal dengan integritas dan akuntabilitas, proyek ini akan menjadi tonggak penting menuju cita-cita Indonesia Emas 2045 yang ditopang oleh tata kelola spasial yang presisi, inklusif, dan berkelanjutan.

Sumber: Badan Informasi Geospasial