Kemenko Polkam dan BIG Sinergikan Data Kependudukan untuk Perkuat Pembangunan Berbasis Geospasial

Dalam perspektif geospasial, data kependudukan tidak hanya berhenti pada angka, tetapi juga menyangkut lokasi yang akurat. Hal ini krusial terutama di wilayah 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal) yang kerap minim alamat formal. Dengan pemetaan berbasis geospasial, rumah penduduk, fasilitas publik, hingga lumbung sosial dapat dipetakan secara detail. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah menyalurkan bantuan, memberikan pelayanan dasar, dan melakukan penanganan bencana dengan efektif dan efisien.

Optimalisasi pemanfaatan data geospasial memerlukan kolaborasi lintas sektor. Integrasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diperlukan agar pengelolaan data kependudukan benar-benar mampu mendorong pembangunan. Kemenko Polkam menegaskan komitmennya dalam mendukung agenda Prioritas Nasional Ke-7, yaitu memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (polhukhankam) serta transformasi pelayanan publik.

Pemanfaatan data kependudukan berbasis geospasial diyakini menjadi fondasi bagi pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan integrasi yang baik, pelayanan publik dapat lebih maksimal dan tepat sasaran. Direktur Atlas dan Penggunaan Informasi Geospasial BIG menyampaikan bahwa melalui integrasi data spasial, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan dapat ditingkatkan secara signifikan.