Ini 3 Strategi Mengatasi Masalah Keamanan Data Spasial

Dalam beberapa dekade terakhir, data spasial telah berubah dari sekadar peta statis menjadi salah satu aset paling vital di era digital. Hampir semua sistem yang menopang kehidupan modern bertumpu pada data lokasi, mulai dari navigasi logistik dan perencanaan kota, pemantauan iklim, bahkan keamanan nasional.

Berkat kemajuan teknologi, seperti GPS, drone, LiDAR, internet of things (IoT), jaringan 5G, hingga kecerdasan buatan, peta kini bukan lagi sekadar gambar. Saat ini, peta juga menjelma menjadi lapisan lain yang bisa menghadirkan model digital twins dari dunia nyata.

Namun, di balik potensi besarnya, data spasial menyimpan risiko yang tak kalah serius. Data spasial menyangkut lokasi individu maupun aset strategis sehingga kerahasiaannya menjadi isu utama. Kebocoran atau akses ilegal terhadap data ini bisa membuka celah besar, mulai dari terbukanya rutinitas seseorang hingga terungkapnya posisi infrastruktur kritis. Ancaman lain datang dari praktik manipulasi, seperti GPS spoofing yang dapat menyesatkan jalur pesawat, kapal, atau kendaraan otonom. Teranyar, pesawat yang ditumpangi oleh Pimpinan Uni Eropa dikabarkan terkena GPS spoofing sehingga pilot harus mendarat dengan peta analog.

Baca juga: Rusia Dituding Ganggu Sinyal GPS, Pesawat Ursula Von der Leyen Terpaksa Gunakan Peta Analog

Tidak perlu contoh jauh-jauh, bahkan serangan sederhana berupa jamming atau denial of service (DoS) bisa melumpuhkan operasi vital dalam hitungan jam. Satu contoh nyata adalah ketika sebuah badan antariksa harus mematikan seluruh jaringan selama tiga hari hanya untuk menanggulangi serangan siber yang menargetkan sistem spasial mereka.

Bagaimana Mengatasi Masalah Keamanan Data Spasial?

Untuk mengatasi masalah keamanan data spasial agar terhindar dari serangan atau penyalahgunaan, tiga cara yang dikemukakan World Economic Forum berikut dapat membantu.

1. Tata Kelola Data

Data merupakan aset yang sangat berharga sehingga kedaulatan informasi spasial tidak boleh diabaikan. Lembaga pengatur perlu merumuskan kebijakan dan pengendalian yang kokoh, disesuaikan dengan karakteristik khusus dari data geolokasi. Selain itu, setiap organisasi perlu melakukan klasifikasi terhadap data spasial yang dimiliki karena tidak semua data memiliki tingkat risiko yang sama.

Sebagai contoh, lokasi sebuah toko ritel tentu jauh lebih rendah tingkat sensitivitasnya dibandingkan koordinat infrastruktur vital atau data pelacakan secara real-time terhadap individu maupun benda. Pada akhirnya, para profesional yang bertanggung jawab mengelola data spasial harus dibekali pelatihan khusus agar memahami karakteristik unik dari data ini sekaligus mampu menerapkan praktik terbaik keamanan siber secara tepat sasaran.

2. Manajemen Data

Teknologi dan sistem berperan layaknya perisai pelindung data. Fungsinya menjaga informasi agar tidak mudah diakses, disalahgunakan, diubah, atau dihancurkan oleh pihak yang tidak berwenang. Sistem ini juga menjadi fondasi untuk menerapkan kebijakan keamanan pada setiap tahapan siklus hidup data.

Langkah dasar yang harus diterapkan adalah penggunaan enkripsi kuat, baik saat data dikirimkan maupun saat disimpan. Hal ini perlu dilengkapi dengan pengendalian akses yang terperinci sehingga hanya pihak yang berwenang yang dapat melihat, mengubah, atau menganalisis data spasial yang bersifat sensitif.

Lebih jauh, diperlukan mekanisme pemeriksaan integritas secara berkala, sistem deteksi manipulasi, serta rencana pemulihan darurat. Langkah ini memastikan setiap perubahan ilegal dapat segera diidentifikasi, sekaligus menjaga keakuratan, ketersediaan, integritas, dan keandalan data.

3. Intelijen Data

Intelijen ancaman memiliki peran penting dalam mengubah sistem pertahanan data geolokasi dari yang semula reaktif menjadi proaktif dan berbasis bukti. Dengan intelijen ini, organisasi dapat memperoleh informasi jelas mengenai potensi penyerang dan metode yang mereka gunakan sehingga ancaman dapat diantisipasi dan ditangkal dengan lebih efektif. Wawasan semacam ini membantu organisasi menentukan prioritas untuk menutup celah keamanan paling kritis, mempercepat deteksi serangan melalui tanda peringatan yang sudah dikenal, serta menyusun kebijakan keamanan yang lebih terarah.