Indonesia-Australia Jalin Kerja Sama Transformasi Digital untuk Dorong Ekonomi Biru

Pemerintah Indonesia melalui Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Pemerintah Australia lewat Geoscience Australia resmi menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) terkait kerja sama sumber daya laut. Penandatanganan berlangsung di Bogor pada 14 Agustus 2025 dan Canberra pada 18 Agustus 2025.

Kesepakatan ini meneguhkan langkah bersama dalam menjaga wilayah maritim dengan pendekatan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kolaborasi antarnegara. Dikutip dari laman resmi BIG, Sekretaris Utama BIG Belinda Arunarwati Margono menyatakan bahwa kesepakatan tersebut bukan sekadar dokumen formal, melainkan juga sebuah komitmen jangka panjang dalam mengelola domain kelautan berbasis pengetahuan dan integritas.

Dalam kerangka MoU, kedua negara akan memperkuat kerja sama di tiga bidang: pemetaan laut dan geosains kelautan, pengindraan bumi (earth observations), serta aspek teknis hukum laut. Menurut Lauren Power, Director Maritime Jurisdiction Advice Geoscience Australia, BIG merupakan mitra strategis dalam membangun ekosistem data kelautan di Asia Tenggara. Data kelautan tersebut tidak hanya mendukung penelitian, tetapi juga perencanaan tata ruang laut, pengelolaan sumber daya, hingga penguatan ketahanan pesisir.

Assistant Director Geoscience Australia, Matt Ellis, menekankan pentingnya integrasi teknologi observasi bumi, pemetaan batimetri, dan analisis berbasis cloud. Kolaborasi ini memungkinkan penyediaan data kelautan yang lebih akurat dan relevan.

Dukung Ekonomi Biru dan Ketahanan Iklim

Kerja sama ini juga sejalan dengan prioritas nasional Indonesia dalam memperkuat ekonomi biru dan mendorong transformasi digital tata kelola geospasial. BIG memastikan bahwa setiap data yang dihasilkan dari kolaborasi diarahkan untuk mendukung kebijakan restorasi ekosistem, sistem peringatan dini bencana, serta perlindungan wilayah pesisir. Direktur Pemetaan Tematik BIG, Gatot Haryo Pramono, menegaskan bahwa pemanfaatan data bersama akan berdampak nyata pada masyarakat, terutama dalam peningkatan resiliensi terhadap bencana kelautan.

Baca juga: Kebijakan Satu Peta Jadi Fondasi Pengelolaan Ekonomi Biru

Secara geospasial, kerja sama ini memperkuat posisi Indonesia dan Australia dalam tata kelola laut regional. Menurut laporan Planetary Security Initiative, wilayah pesisir Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan dengan kerentanan tinggi terhadap kenaikan muka laut dan eksploitasi sumber daya. Dengan adanya basis data kelautan yang terintegrasi, kedua negara dapat memitigasi konflik yurisdiksi maritim, meningkatkan keamanan navigasi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan.