

India Luncurkan Platform Geospasial untuk Atur Penambangan Migas Lepas Pantai
Dalam era tata kelola sumber daya alam yang makin bergantung pada ketepatan data spasial, India mengambil langkah strategis untuk mengintegrasikan teknologi geospasial dalam pengelolaan wilayah lautnya. Langkah ini menandai pergeseran penting dari pendekatan konvensional menuju sistem perencanaan berbasis data yang lebih canggih dan transparan. Melalui inovasi ini, India tidak hanya memperkuat regulasi penambangan minyak dan gas (migas) lepas pantai, tetapi juga membangun fondasi kuat untuk pengembangan ekonomi biru yang berkelanjutan.
Pemerintah India, melalui Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) di bawah Ministry of Commerce and Industry, secara resmi meluncurkan platform PM GatiShakti–Offshore di New Delhi. Peluncuran pada 13 Oktober ini bertepatan dengan empat tahun pelaksanaan PM GatiShakti National Master Plan (NMP).

Dilansir dari Swarajya, platform ini dirancang sebagai antarmuka digital terpadu untuk perencanaan dan pengelolaan wilayah lepas pantai, yang memfasilitasi koordinasi lintas kementerian dalam satu ekosistem geospasial nasional. Tujuan utamanya adalah mendorong pengambilan keputusan berbasis data untuk proyek-proyek penting, seperti eksplorasi sumber daya laut, pengembangan energi terbarukan, dan infrastruktur pesisir.
Dengan pendekatan Whole-of-Government, PM GatiShakti–Offshore mengonsolidasikan data dari berbagai kementerian, termasuk Energi Baru dan Terbarukan, Lingkungan Hidup, Perminyakan dan Gas Alam, Pelabuhan dan Perkapalan, serta Telekomunikasi. Integrasi ini memungkinkan perencanaan holistik atas potensi laut India. Dalam konteks penambangan migas, platform ini menjadi alat penting untuk mengatur lokasi eksplorasi secara presisi tanpa mengorbankan ekosistem laut yang sensitif, seperti mangrove atau terumbu karang.
Lebih dari itu, PM GatiShakti–Offshore memuat ribuan lapisan data geospasial yang mencakup energi, lingkungan, logistik, serta potensi bahaya oseanik. Peta rinci mengenai ladang minyak, zona energi pasang surut, serta wilayah rawan seismik memberikan wawasan waktu nyata bagi perencana dan investor. Melalui kemampuan deteksi dini terhadap tumpang tindih infrastruktur dan area konservasi, risiko proyek dapat diminimalkan sejak tahap awal.
Sebagai bentuk keterbukaan data, pemerintah juga menghadirkan Unified Geospatial Interface (UGI) yang memberikan akses publik terhadap lebih dari 230 set data nasional. Inisiatif ini memungkinkan sektor swasta, akademisi, dan masyarakat melakukan analisis konektivitas, kelayakan lokasi, hingga mitigasi bencana secara mandiri. Dengan demikian, India menunjukkan bahwa pemanfaatan geospasial bukan hanya alat teknis, melainkan juga instrumen strategis menuju pengelolaan sumber daya laut yang efisien, transparan, dan berkelanjutan.
