BPS Gandeng Lemhannas untuk Penyediaan Data Geospasial Kewilayahaan

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kompleksitas geografis, sosial, dan ekonomi yang tinggi menuntut adanya sinergi antarlembaga untuk memastikan bahwa kebijakan yang lahir benar-benar berbasis bukti. Dalam konteks inilah, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) sepakat menjalin kerja sama strategis untuk memperkuat penyediaan data geospasial kewilayahan.

Kerja sama tersebut diresmikan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Kantor BPS RI, Jakarta pada 9 September 2025 oleh Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti dan Gubernur Lemhannas RI Ace Hasan Syadzily, seperti disampaikan akun resmi X BPS. Kolaborasi ini bukan sekadar acara seremonial, melainkan juga bentuk komitmen bersama untuk memperkuat penyelenggaraan statistik sekaligus mengokohkan ketahanan nasional.

Dalam kesempatan itu, Ace Hasan menegaskan pentingnya data strategis sebagai dasar kebijakan negara. Data geospasial kewilayahan menjadi perhatian utama karena mampu memberikan gambaran utuh tentang kondisi geografis, persebaran penduduk, hingga potensi antarwilayah. Analisis geospasial dinilai relevan tidak hanya dalam perencanaan pembangunan, tetapi juga dalam perumusan strategi pertahanan dan keamanan yang berbasis ruang.

Selain aspek kewilayahan, kerja sama ini turut mencakup integrasi data kependudukan, sosial, dan ekonomi. BPS menghadirkan data yang valid dan mutakhir melalui berbagai survei serta sensus nasional, termasuk Sensus Ekonomi 2026 mendatang. Sementara itu, Lemhannas memanfaatkan data tersebut untuk memperdalam kajian ketahanan nasional, mulai dari memahami dinamika masyarakat, menilai daya tahan ekonomi, hingga mengidentifikasi kesenjangan yang berpotensi mengganggu stabilitas bangsa.

Sinergi ini menegaskan bahwa ketersediaan data akurat adalah kunci untuk menghadapi tantangan pembangunan sekaligus menjaga stabilitas nasional. BPS berperan sebagai penyedia platform utama data, sementara Lemhannas mengolahnya dengan perspektif kebijakan strategis. Dengan integrasi tersebut, diharapkan lahir kebijakan yang lebih presisi, adaptif, dan mampu menjawab dinamika zaman.

Kerja sama BPS dan Lemhannas RI menjadi bukti bahwa geospasial bukan sekadar peta, melainkan juga instrumen vital dalam merumuskan arah pembangunan. Sinergi ini adalah langkah penting menuju Indonesia yang lebih tangguh, berdaulat, dan berkelanjutan.