BIG Sebut 3 Tantangan Utama Pengusaha Geospasial di Indonesia

Perkembangan industri geospasial di Indonesia menunjukkan tren positif, tetapi transisinya dari sektor hulu ke hilir masih menemui sejumlah tantangan. Hal ini menjadi sorotan dalam Working Group (WG) 3 Prarapat Koordinasi Nasional Informasi Geospasial (Prarakornas IG) 2025 yang digelar Badan Informasi Geospasial (BIG) secara daring pada 26 Juni 2025.

Direktur Atlas dan Penggunaan Informasi Geospasial BIG, Dheny Trie Wahyu Sampurno, menjelaskan bahwa sekitar 80 persen aktivitas sektor ini masih terpusat di hulu, yaitu pada kegiatan pengumpulan dan penyediaan data dasar. “Dengan kemajuan teknologi, hilirisasi makin terbuka lebar. Kami berharap pelaku usaha bisa memaksimalkan pemanfaatan IG untuk sektor industri,” ujarnya dalam diskusi yang juga melibatkan pelaku usaha dan asosiasi profesi.

Salah satu isu krusial yang diangkat adalah ketimpangan antara ketersediaan SDM tersertifikasi dan peluang kerja yang tersedia. Satria Subagja dari Asosiasi Pengusaha Survei Pemetaan dan Informasi Geospasial (APSPIG) menyebutkan bahwa banyak pengusaha menghadapi dilema antara kewajiban sertifikasi tenaga kerja dan tidak pastinya proyek.

“Regulasi terlalu kaku terhadap sertifikasi, sementara peluang kerja tidak selalu sebanding. Akibatnya, investasi SDM sering kali tidak berujung pada kesinambungan proyek,” tegas Satria. Ia juga menambahkan pentingnya fleksibilitas regulasi agar mampu mengakomodasi perkembangan teknologi pemetaan yang begitu cepat, seperti drone, LiDAR, dan pemrosesan berbasis cloud.

Masalah ketiga yang muncul dalam diskusi adalah kesenjangan antara pengembangan teknologi dan keterlibatan sektor swasta dalam perumusan kebijakan. Imam Mudita dari Ikatan Surveyor Indonesia (ISI) menyebutkan bahwa keterlibatan industri dalam diskusi teknis dan penyusunan regulasi masih minim.

Agus Laksono dari Telkom BigBox mencontohkan bagaimana data geospasial dasar dari BIG dapat dimanfaatkan untuk pengembangan layanan berbasis AI, seperti perencanaan jaringan dan analisis pasar. Menurutnya, kerja sama antara sektor swasta dan pemerintah akan menjadi kunci dalam mengembangkan use-case inovatif berbasis data spasial.

Diskusi WG 3 ditutup dengan seruan kolaboratif untuk membangun ekosistem geospasial nasional yang lebih inklusif. Komitmen ini mencakup peningkatan kapasitas SDM, penyesuaian regulasi teknologi, dan akselerasi hilirisasi penggunaan IG di berbagai sektor pembangunan nasional.

Sumber: BIG