Gen Z Protes Kebijakan DPR Lewat Roblox, Bangun Ruang Politik Baru

Keterbatasan ruang fisik akibat regulasi, keamanan, ataupun jarak membuat dunia virtual atau yang lebih dikenal dengan metaverse kini berkembang menjadi ruang publik alternatif. Di sini, interaksi sosial, pendidikan, hiburan, bahkan politik dapat dilakukan secara imersif dan lintas batas. Jika dahulu ruang publik diidentikkan dengan alun-alun kota atau kampus sebagai tempat berkumpul dan berdiskusi, kini generasi muda menjadikan ruang digital sebagai wadah baru untuk berorganisasi dan menyuarakan aspirasi tanpa risiko nyata di lapangan.

Salah satunya adalah Roblox, yang berhasil menjadi sebagai salah satu platform terpopuler untuk merepresentasikan transformasi ruang publik dari dunia nyata ke dunia virtual. Fenomena tersebut muncul pada 29 Agustus 2025 ketika studio independen Kora’s Studio meluncurkan server Roblox berjudul “[BETA] Demo Indo Roleplay” sebagai bentuk protes terhadap kebijakan DPR RI pasca-insiden meninggalnya Affan Kurniawan. Server ini hanya mampu menampung 50 pemain per lobi, tetapi berhasil menyedot lebih dari 64.700 partisipan dalam satu hari.

Jumlah tersebut merupakan salah satu mobilisasi digital terbesar di Indonesia yang dilakukan melalui platform metaverse. Aksi ini memperlihatkan bagaimana generasi muda memanfaatkan game online bukan hanya sebagai hiburan, melainkan juga sebagai medium aman dan kreatif untuk menyuarakan aspirasi politik di tengah keterbatasan ruang publik fisik.

Jika dianalisis secara geospasial, protes di Roblox ini memiliki karakter unik karena tidak terikat pada lokasi tertentu. Partisipan berasal dari berbagai daerah, mulai dari Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Makassar, hingga desa-desa terpencil dengan koneksi internet seadanya. Fragmentasi geografis ini justru menyatu dalam ruang virtual, menciptakan semacam “heatmap aspirasi” yang terdistribusi secara nasional, tetapi terkonsentrasi pada satu server.

Inilah bentuk baru pergerakan spasial yang memanfaatkan ruang virtual, di mana para massa tidak bersatu pada satu titik kumpul fisik, seperti lapangan atau gedung DPR, melainkan pada titik koordinat digital yang menampung ribuan avatar. Dengan demikian, metaverse memungkinkan partisipasi politik yang inklusif, melintasi batas wilayah, jarak, dan bahkan perbedaan infrastruktur kota-desa.

Metaverse sebagai Ruang Publik Demokratis

Roblox dalam kasus ini berfungsi sebagai ruang publik demokratis digital. Konsep ruang publik yang pernah diperkenalkan Habermas sebagai arena diskursus rasional kini menemukan bentuk barunya dalam metaverse. Diskusi, orasi, hingga simbol-simbol protes hadir dalam bentuk avatar dan interaksi virtual. Dengan model ini, generasi muda berhasil menciptakan ruang publik yang bebas, baik dari pembatasan aparat maupun regulasi yang kerap mengekang kebebasan berekspresi di dunia nyata. Sifat open-access Roblox membuat siapa pun yang memiliki koneksi internet dapat bergabung sehingga peran metaverse dalam memperluas demokrasi menjadi makin nyata.

Baca juga: Ruang Publik sebagai Cermin Demokrasi

Fenomena Demo Indo Roleplay mempertegas bahwa Gen Z Indonesia telah menjadikan metaverse sebagai ruang politik baru. Kreativitas mereka terlihat dalam cara mengorganisasi diri secara digital tanpa instruksi institusi formal. Secara spasial, hal ini menandakan bahwa demokrasi tidak lagi terbatas pada pusat-pusat kota besar atau gedung parlemen, tetapi dapat berlangsung di server game yang bisa diakses dari mana saja.

Implikasinya, pemerintah dan lembaga demokrasi perlu merancang kebijakan yang mendukung literasi digital, memperluas akses infrastruktur internet, serta menciptakan regulasi yang menjamin kebebasan berekspresi sekaligus melindungi privasi pengguna. Jika hal ini terpenuhi, metaverse berpotensi menjadi bagian integral dari arsitektur demokrasi Indonesia di era digital.

Secara geografis, aksi ini menyatukan individu dari berbagai wilayah tanpa hambatan jarak. Dari jalan raya ke server digital, dari spanduk ke avatar, generasi muda Indonesia telah menunjukkan cara baru menyuarakan aspirasi politik. Apabila ruang ini diakui dan dikelola secara bijak, metaverse berpeluang besar menjadi fondasi demokrasi digital inklusif di masa depan.