UNP Kolaborasi dengan Dinas Kesehatan untuk Penyusunan Database Fasilitas Kesehatan Berbasis Geospasial

Universitas Negeri Padang (UNP) melalui Program Multidisiplin Kemitraan Masyarakat menginisiasi kegiatan pendampingan penyusunan database geospasial fasilitas kesehatan di Kota Bukittinggi. Kegiatan ini muncul dari kebutuhan mendesak akan data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi untuk mendukung pengelolaan layanan kesehatan. Dalam pelaksanaannya, UNP berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi dengan melibatkan para kepala puskesmas serta staf dinas kesehatan agar implementasi penyusunan data berjalan menyeluruh dan dapat berdampak langsung pada masyarakat.

Pentingnya pemanfaatan teknologi geospasial dalam sektor kesehatan disampaikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi, drg. Sanora Yuder. Ia menekankan bahwa teknologi ini mampu memastikan distribusi fasilitas dan pelayanan kesehatan yang lebih merata dan tepat sasaran.

Dari perspektif geospasial, peta digital tidak hanya berfungsi sebagai penunjuk lokasi fasilitas, tetapi juga mengungkap pola keterjangkauan layanan, jarak antar-fasilitas, serta potensi kesenjangan akses kesehatan di wilayah tertentu. Dengan analisis spasial, pemerintah daerah dapat mengetahui wilayah mana yang kekurangan layanan kesehatan serta bagaimana strategi distribusi sumber daya sebaiknya dilakukan.

Tim pengabdi UNP yang dipimpin oleh Ir. Muhammad Ismail, S.Pd., M.Sc. melibatkan pakar lintas disiplin, mulai dari ilmu geospasial, kesehatan masyarakat, hingga ilmu sosial. Pendekatan multidisiplin ini memastikan bahwa database yang dibangun tidak hanya akurat secara teknis, tetapi juga relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Melalui kegiatan ini, peserta dibekali pengetahuan mengenai teknik pemetaan partisipatif, pengelolaan data spasial, hingga integrasi informasi ke dalam sistem berbasis geospasial. Dengan melibatkan puskesmas dan Dinas Kesehatan sebagai aktor utama dalam pengumpulan serta validasi data, hasil yang diperoleh lebih mencerminkan kondisi lapangan, sekaligus memperkuat rasa memiliki terhadap data yang dihasilkan.

Muhammad Ismail menegaskan bahwa pendampingan ini bertujuan untuk membangun database fasilitas kesehatan yang dapat menjadi dasar pengambilan keputusan berbasis bukti. Keberadaan data valid memungkinkan pemerintah daerah menyusun kebijakan yang lebih presisi, mulai dari penentuan lokasi pembangunan puskesmas baru, redistribusi tenaga medis, hingga perencanaan program kesehatan sesuai kebutuhan riil masyarakat. Bahkan, jika dikaitkan dengan data demografis ataupun sosial ekonomi, analisis spasial dari database ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi daerah rentan dan memprioritaskan intervensi kesehatan secara lebih efektif.

Kegiatan ini menjadi bukti nyata peran perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan daerah melalui kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi. Database geospasial yang dihasilkan tidak hanya sekadar arsip digital, tetapi juga fondasi penting bagi perencanaan kesehatan jangka panjang. Ke depan, basis data ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi kebijakan, evaluasi, hingga publikasi informasi spasial yang transparan kepada publik. Sinergi antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat seperti ini pada akhirnya akan mempercepat transformasi menuju tata kelola kesehatan yang lebih inklusif, adil, dan berbasis data.