Pemerintah Kepri dan BPN Petakan Lahan Strategis untuk Pemerataan Investasi

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) bersama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kepri memperkuat tata kelola ruang dengan memetakan lahan aset daerah dan lahan strategis yang berpotensi menjadi pusat investasi baru di wilayah kepulauan tersebut. Langkah ini dimatangkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) di Ruang Rapat Utama (Rupatama) Kantor Gubernur Kepri, Dompak, pada Selasa, 21 Oktober 2025 lalu. Rapat dipimpin oleh Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, dan dihadiri oleh Kepala Kanwil BPN Kepri, Nurus Sholichin, beserta jajaran, serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kepri.

Dalam konteks spasial, pemetaan ini menjadi langkah awal untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi potensial yang akan diarahkan sebagai kawasan investasi baru. Pemerintah berupaya memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat di Batam dan Bintan, tetapi juga menyebar ke wilayah lain, seperti Tanjungpinang dan Karimun.

“Tujuan rakor ini adalah untuk memetakan lokasi-lokasi potensial untuk investasi agar pembangunan merata. Kami ingin memastikan ketersediaan lahan sebelum investor masuk, terutama di Tanjungpinang dan Karimun,” kata Nyanyang, dikutip dari rasio.co.

Nyanyang menambahkan, minat investor terhadap Kepri terus meningkat, terutama pada Pulau Bintan yang mulai dilirik sebagai pusat pengembangan baru di tahun 2025. Sektor-sektor yang menjadi perhatian mencakup pembangunan kawasan kecerdasan buatan (AI) dan data center, kawasan industri, proyek Jembatan Batam–Bintan, pelabuhan bongkar muat internasional, serta rencana pengembangan skytrain di Tanjungpinang.

Dengan meningkatnya potensi investasi lintas pulau, Pemprov Kepri menilai kepastian status lahan menjadi kunci untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Nyanyang menyampaikan bahwa pihaknya meminta dukungan dari BPN dan Kantor Pertanahan (Kantah) di daerah agar sinkronisasi dengan OPD, seperti Dinas PUPP dan DLH, dapat berjalan dengan baik, terutama dalam memastikan status serta kesiapan lahan investasi.

Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Kepri, Nurus Sholichin, menjelaskan bahwa pihaknya hadir bersama Kantah Tanjungpinang dan Bintan untuk membahas posisi serta status tanah, termasuk lahan yang sudah dikuasai, diusahakan, maupun berpotensi terlantar. “Kami juga menyampaikan perkembangan terkait Peraturan Pemerintah tentang tanah telantar. Data ini penting agar lahan berpotensi ekonomi bisa dimanfaatkan secara optimal,” jelas Nurus.

Dalam forum tersebut, Kantah Bintan dan Tanjungpinang memaparkan hasil identifikasi lahan potensial. Mereka juga mengemukakan bahwa tanah telantar dan aset sitaan BLBI dapat dimasukkan dalam peta strategis investasi.

Kepala Bappeda Kepri, Aries Fhariandi, menilai bahwa tantangan terbesar saat ini terletak pada ketidakseimbangan antara kesiapan lahan dan tingginya minat investasi. “Minat investasi di Kepri sangat tinggi, terutama di kawasan yang sudah kami promosikan. Kita harus segera melakukan identifikasi dan pendataan menyeluruh agar ketika investor datang meninjau lokasi, lahan yang ditawarkan sudah siap,” ungkap Aries.

Rakor tersebut menegaskan pentingnya sinergi lintas instansi untuk mempercepat penyediaan lahan yang legal, aman, dan sesuai tata ruang provinsi. Pemerintah Provinsi Kepri dan BPN Kepri sepakat menindaklanjuti hasil pertemuan ini dengan membentuk tim teknis guna mempercepat proses identifikasi dan penetapan lahan strategis investasi di seluruh wilayah kepulauan.