Menjawab Kasus Keracunan MBG dari Perspektif Geospasial

Tanpa standar keamanan pangan yang jelas dan pengawasan spasial yang ketat, program ini sangat rentan mengulang pola yang sama di wilayah lain. Bukannya menyehatkan, program ini justru menimbulkan risiko darurat kesehatan massal. Pertanyaan pun mengemuka, mengapa masalah keracunan dalam Program MBG terus berulang di berbagai daerah? Apakah ini sekadar kelalaian teknis semata, atau cerminan dari absennya sistem pengawasan terpadu yang seharusnya bisa diperkuat dengan pendekatan geospasial untuk memetakan risiko sejak awal?

Rantai Distribusi sebagai Titik Lemah MBG

Jika melihat masalah keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), rantai distribusi menjadi salah satu titik lemah yang paling krusial. Dari perspektif geospasial, distribusi MBG mencakup dapur penyedia, jalur distribusi, hingga titik konsumsi di sekolah. Kasus Cipongkor memperlihatkan lemahnya monitoring spasial, di mana tidak ada sistem pelacakan dari dapur ke lokasi distribusi sehingga kualitas makanan sulit dikendalikan. Padahal, dengan sistem informasi geospasial, titik dapur seperti Sarana Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat dipetakan untuk mengetahui jangkauan layanan, mendeteksi potensi keterlambatan distribusi, sekaligus mengidentifikasi risiko sanitasi berdasarkan kondisi wilayah.

Di sisi lain, Badan Gizi Nasional (BGN) sebenarnya telah membangun sistem distribusi MBG berbasis data untuk menjangkau jutaan anak sekolah di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah dengan tantangan geografis tinggi. Dilansir dari laman resminya, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, menegaskan bahwa pemetaan data anak sekolah menjadi kunci utama strategi logistik MBG. Berdasarkan pemetaan tersebut, Jawa Barat menjadi wilayah dengan jumlah anak sekolah terbanyak, disusul Jawa Timur dan Jawa Tengah, sehingga memerlukan lebih banyak SPPG. Sementara, daerah dengan sebaran anak yang terpencar, seperti Kalimantan, membutuhkan pendekatan berbeda, bahkan satu dapur bisa hanya melayani 1.000 anak karena faktor jarak dan keterbatasan akses.

Untuk mengatasi risiko makanan basi, BGN telah menetapkan aturan teknis bahwa satu dapur idealnya hanya melayani 3.000 anak dengan radius maksimal 6 km atau 30 menit pengantaran. Aturan ini sejalan dengan praktik internasional, seperti dapur pusat di Jepang. Dengan strategi berbasis data dan jarak efektif, MBG diharapkan tidak hanya menjangkau penerima manfaat secara luas, tetapi juga menjaga kualitas makanan agar aman dan layak konsumsi.

Baca juga: Mampukah Teknologi Geospasial Memantau Program Makan Bergizi Gratis Prabowo-Gibran?

Saatnya Evaluasi Menyeluruh MBG

Kasus keracunan massal di Cipongkor menjadi alarm keras bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menyimpan celah yang harus segera ditutup. Upaya Badan Gizi Nasional (BGN) dalam merancang sistem distribusi berbasis data dan aturan teknis soal jangkauan dapur memang sudah berada di jalur yang tepat. Namun, implementasi di lapangan sering kali menghadapi berbagai kendala, mulai dari lemahnya pengawasan mutu, standar dapur yang tidak seragam, hingga absennya monitoring spasial yang semestinya dapat mencegah risiko makanan basi maupun tercemar.

Dalam konteks ini, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan niat baik dan rancangan teknis di atas kertas. Evaluasi menyeluruh perlu dilakukan terhadap pelaksanaan MBG, tidak hanya pada aspek distribusi, tetapi juga mencakup seluruh rantai pasok makanan. Jika distribusi bukan kendala utama, maka fokus evaluasi harus diarahkan pada faktor teknis lain yang berpotensi menghambat efektivitas program. Misalnya, kualitas bahan pangan, higienitas proses pengolahan, sistem penyimpanan, serta keandalan dapur penyedia yang melayani ribuan anak sekolah setiap hari.

Evaluasi ini menjadi kunci agar MBG benar-benar mencapai tujuan mulianya, yaitu menghadirkan gizi sehat bagi anak sekolah dan membangun generasi unggul di masa depan. Tanpa langkah korektif yang tegas, program ini berisiko mengulang kesalahan yang sama di berbagai daerah. Dengan pengawasan berbasis data dan teknologi geospasial, pemerintah dapat memastikan setiap tahap rantai pasok berjalan sesuai standar keamanan pangan. Hanya dengan cara itu, MBG bisa bertransformasi dari program penuh masalah menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak Indonesia.