Maluku Utara Gandeng BIG untuk Tingkatkan Kapasitas SDM dan Data Spasial

Perubahan besar dalam pembangunan daerah kini tidak lagi hanya bertumpu pada infrastruktur fisik, melainkan juga pada kekuatan data yang akurat dan terintegrasi. Maluku Utara, sebagai salah satu provinsi dengan potensi sumber daya alam dan maritim yang besar, mulai menyadari bahwa pengelolaan data spasial yang solid merupakan kunci dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang modern dan pembangunan berkelanjutan. Atas dasar itu, Pemerintah Provinsi Maluku Utara menjalin kerja sama strategis dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) guna memperkuat simpul jaringan geospasial daerah sekaligus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang pemetaan.

Langkah tersebut diwujudkan melalui rapat koordinasi yang digelar Pemprov Maluku Utara bersama BIG di Kantor BIG, Cibinong, Jawa Barat, Jumat 29 Agustus 2025. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, terkait penguatan simpul jaringan geospasial daerah serta rencana kerja sama strategis dengan BIG untuk mendukung sistem pengelolaan berbasis elektronik di Maluku Utara.

Dalam forum tersebut, perwakilan DPUPR dan DKP menyoroti masih terbatasnya ketersediaan data spasial di Maluku Utara. Selain itu, daerah ini belum memiliki dukungan SDM pemetaan yang memadai untuk mengoptimalkan pemanfaatan data tersebut. Untuk menanggapi hal ini, Kepala Bappeda Maluku Utara, Muhammad Sarmin S. Adam, menegaskan bahwa sistem informasi pemetaan yang terintegrasi lintas sektor sangat dibutuhkan. Ia menyatakan bahwa daerah membutuhkan dukungan nyata, bukan hanya pada sistem informasi yang terintegrasi, tetapi juga peningkatan kapasitas SDM, karena tanpa itu pemanfaatan data spasial untuk pembangunan akan sulit terwujud.

BIG menyambut baik langkah strategis Pemprov Maluku Utara. Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BIG, Mone Iye Cornelia, menegaskan bahwa BIG siap mendukung Maluku Utara, baik melalui bimbingan teknis maupun peningkatan literasi geospasial. Sebagai tindak lanjut, kedua pihak sepakat menyusun nota kesepahaman (MoU) yang akan dituangkan dalam rencana kerja terstruktur dengan penunjukan penanggung jawab di setiap kegiatan. Fokus awal diarahkan pada peningkatan kapasitas SDM melalui sosialisasi, bimbingan teknis, dan pelatihan terpadu.

Dengan kerangka kelembagaan yang lebih jelas, simpul jaringan Maluku Utara diharapkan berkembang lebih terarah dan memberi dampak nyata bagi pembangunan daerah. Langkah strategis ini sejalan dengan visi RPJMD Maluku Utara Bangkit 2025–2029, yang menitikberatkan pada peningkatan daya saing SDM, tata kelola pemerintahan yang adaptif, serta percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas.