Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki hamparan laut yang lebih luas daripada daratannya. Potensi maritim ini menjadi kekuatan sekaligus tantangan besar: bagaimana menjaganya tetap berkelanjutan tanpa mengurangi manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat? Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meluncurkan inisiatif strategis dengan membangun Ocean Monitoring System (OMS), sebuah teknologi pemantauan modern yang diyakini mampu memperbarui tata kelola ruang laut nasional, sebagaimana dilaporkan TechnologyIndonesia.id.
KKP menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat pengelolaan laut melalui pengembangan OMS. Sistem ini dirancang agar pengawasan sumber daya kelautan bisa dilakukan secara real-time, lebih akurat, serta berorientasi pada keberlanjutan. Berbasis analisis geospasial, OMS tidak sekadar berfungsi sebagai alat pemantau, tetapi juga menjadi instrumen pendukung dalam perumusan kebijakan berbasis data spasial.
Menurut Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut, Kartika Listriana, OMS nantinya akan menyatukan berbagai sistem informasi penataan ruang laut yang telah ada, sekaligus menghimpun data dari beragam sumber. Hal ini akan memperkuat pengembangan ocean big data KKP sehingga informasi spasial mengenai aktivitas kelautan dapat disajikan lebih komprehensif untuk keperluan tata ruang, mitigasi bencana, maupun perlindungan lingkungan pesisir.
Dalam tahap pengembangannya, KKP telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT Informasi Geo Sistem (IGS). Kolaborasi ini juga melibatkan Korea Selatan yang sebelumnya berhasil membangun Korea Operational Oceanographics System (KOOS). Sistem tersebut mampu menyediakan data aktivitas laut, memprediksi cuaca ekstrem, mengantisipasi bencana pesisir, hingga mendeteksi tumpahan minyak. Dengan pengalaman tersebut, kerja sama ini membuka peluang besar bagi Indonesia untuk memperkuat sistem monitoring laut berbasis teknologi geospasial.
