Sulteng Dorong Peningkatan Kapasitas Data Spasial Tematik Kesehatan

Di era digital, data bukan sekadar angka yang tersimpan di dokumen, melainkan juga instrumen penting untuk menentukan arah pembangunan. Ketepatan data menjadi fondasi utama agar kebijakan yang dibuat benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Hal ini pula yang kini sedang diperkuat oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui sinergi lintas sektor dalam pengelolaan data spasial tematik, termasuk di bidang kesehatan.

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan komitmen tersebut dengan mengikuti Desk Geospasial yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Kominfosantik). Kegiatan selama dua hari itu melibatkan 48 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan menjadi ajang kolaborasi penting untuk membangun basis data yang lebih akurat. Kehadiran Dinas Kesehatan dalam forum ini menandai langkah serius dalam memperkuat pengelolaan data spasial kesehatan, mulai dari sebaran fasilitas hingga akses layanan di wilayah terpencil.

Melalui Desk Geospasial, Dinas Kesehatan berkesempatan melakukan validasi menyeluruh terhadap atribut data, format spasial (titik, garis, area), hingga kesesuaian metadata. Proses ini bukan hanya teknis belaka, melainkan juga krusial dalam menentukan kualitas data yang akan dipakai untuk mendesain kebijakan pembangunan kesehatan. Tanpa verifikasi, data berisiko menghasilkan keputusan yang tidak tepat sasaran, terutama dalam distribusi layanan medis bagi masyarakat yang paling membutuhkan.

Pendampingan teknis dari tim Dinas Kominfosantik juga memberikan nilai tambah signifikan. Mereka memastikan bahwa data yang disusun Dinas Kesehatan tidak sekadar peta, tetapi juga memenuhi standar untuk bisa diintegrasikan lintas sektor. Dari sudut pandang analisis geospasial, ini adalah lompatan penting: data kesehatan kini dipandang sebagai aset strategis yang mampu menggambarkan kondisi lapangan secara spasial sehingga kebijakan dapat lebih presisi dan terukur.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan melalui tim operator menegaskan bahwa keterlibatan mereka dalam Desk Geospasial adalah langkah strategis untuk meningkatkan akurasi pemetaan kesehatan. Hal ini sejalan dengan prinsip geospasial yang menekankan pentingnya presisi dalam merumuskan prioritas pembangunan. Dengan pemetaan yang lebih tajam, pemerintah dapat menentukan titik prioritas—misalnya pembangunan fasilitas kesehatan baru di kawasan dengan kekurangan tenaga medis.

Keikutsertaan Dinas Kesehatan dalam Desk Geospasial seharusnya tidak berhenti pada tahap pengumpulan data, melainkan berlanjut pada integrasi informasi lintas sektor. Jika dikelola berkelanjutan, data spasial kesehatan Sulawesi Tengah berpotensi menjadi model bagi provinsi lain. Inisiatif ini mencerminkan pemahaman baru bahwa data spasial bukan sekadar urusan teknis, melainkan juga bahasa pembangunan yang menjamin transparansi sekaligus efektivitas kebijakan daerah.