NTT Optimalisasikan Data Kependudukan untuk Mewujudkan Pembangunan Inklusif

Mewujudkan pembangunan yang inklusif di wilayah kepulauan bukan perkara mudah. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menghadapi tantangan geografis yang kompleks, dengan ratusan pulau yang tersebar dan akses pelayanan publik yang tidak merata. Dalam konteks inilah, data kependudukan yang akurat menjadi kunci utama.

Dilansir dari RRI.co.id, Pemerintah Provinsi NTT kemudian menggelar Rapat Koordinasi Optimalisasi Data Kependudukan dengan tema “Strategi Pembangunan Inklusif di Wilayah Kepulauan Provinsi NTT” pada Rabu, 17 September 2025 di Aston Kupang Hotel. Kehadiran Kemenko Polhukam, DPRD, Forkopimda, BPS, Dukcapil, hingga Dinsos menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar administratif, melainkan juga fondasi arah pembangunan.

Laporan semester I tahun 2025 memperlihatkan dua pekerjaan rumah yang krusial. Dari 4.142.148 wajib KTP-el, masih ada 189.488 jiwa yang belum terlayani. Sementara itu, dari 269.789 anak usia 0–4 tahun yang wajib memiliki akta lahir, sebanyak 62.381 anak belum tercatat. Angka ini tidak boleh dianggap remeh, sebab tanpa dokumen kependudukan, akses terhadap pendidikan, kesehatan, hingga bantuan sosial menjadi terhambat. Kondisi ini adalah alarm sekaligus cermin bahwa inklusivitas belum sepenuhnya tercapai.

Gubernur NTT Melki Laka Lena menegaskan bahwa optimalisasi data berbasis geospasial bukan sekadar program teknis, melainkan strategi besar untuk pembangunan inklusif. Perspektif ini penting karena dengan pendekatan spasial, setiap desa, kecamatan, hingga pulau terpencil dapat dipetakan kebutuhannya. Analisis berbasis peta memungkinkan pemerintah mengidentifikasi wilayah yang tertinggal sehingga kebijakan pembangunan bisa diarahkan lebih tepat sasaran. Ia memandang bahwa pemanfaatan geospasial bukan hanya sebagai teknologi, melainkan juga instrumen keadilan sosial.

Target akhir 2025, yaitu 99 persen perekaman KTP-el dan 95 persen kepemilikan akta lahir anak usia 0–4 tahun, menuntut strategi yang agresif. Metode jemput bola harus diprioritaskan untuk menjangkau desa-desa, pulau kecil, dan wilayah yang terisolasi. Dukungan kebijakan dan anggaran dari pemerintah provinsi serta DPRD menjadi kunci percepatan. Langkah ini bukan sekadar pengeluaran, melainkan investasi jangka panjang bagi kualitas pembangunan manusia NTT.

Optimalisasi data kependudukan berbasis geospasial adalah wujud nyata semangat “Ayo Bangun NTT”. Inklusivitas tidak boleh berhenti sebagai slogan, tetapi diwujudkan dalam kebijakan yang memastikan tidak ada warga maupun pulau yang tertinggal. Gubernur Melki menganggap bahwa langkah ini menjadi momentum penting untuk membuktikan bahwa peta, data, dan kebijakan dapat bersatu demi menghadirkan pembangunan yang adil dan merata di bumi Flobamorata.