

BIG Luncurkan Aplikasi Integrasi Informasi Geospasial Tematik untuk Tata Kelola Data Nasional
Badan Informasi Geospasial (BIG) kembali menunjukkan peran sentralnya dalam mengawal kedaulatan data Indonesia melalui peluncuran Aplikasi Integrasi Informasi Geospasial Tematik (IGT). Kehadiran aplikasi ini bukan sekadar produk teknologi, melainkan strategi untuk mengatasi salah satu tantangan klasik dalam tata kelola informasi spasial, yaitu fragmentasi data antar-kementerian dan lembaga. Rakornas IG 2025 menjadi panggung penting di mana aplikasi ini diperkenalkan sebagai instrumen penguatan transparansi dan percepatan integrasi lintas sektor.
Langkah konkret dari implementasi aplikasi ini terlihat pada Bimbingan Teknis (Bimtek) Kompilasi dan Integrasi IGT yang berlangsung di Cibinong. Kehadiran delapan kementerian/lembaga, mulai dari Kementerian Keuangan hingga Perpustakaan Nasional, menunjukkan adanya kesadaran kolektif bahwa geospasial bukan lagi domain teknis semata, melainkan kebutuhan strategis pembangunan. Keikutsertaan multi-sektor ini memperlihatkan urgensi sinkronisasi data spasial untuk kebijakan publik, baik di bidang energi, kehutanan, pangan, maupun tata ruang.

Direktur Integrasi dan Sinkronisasi IGT BIG, Lien Rosalina, melalui keterangan di laman resmi BIG, menegaskan bahwa bimtek ini merupakan bagian dari upaya memenuhi target RPJMN 2025–2029: 310 IGT terkompilasi dan terintegrasi. Target tahun 2025 sendiri cukup menantang, yakni 13 IGT telah terintegrasi. Menariknya, hingga akhir bimtek, delapan K/L sudah memanfaatkan aplikasi dengan 15 IGT yang berhasil masuk sistem. Hal ini memperlihatkan bahwa aplikasi tersebut mampu melampaui ekspektasi awal, meski masih ada tantangan pada aspek verifikasi dan penyempurnaan metadata.
Pernyataan Ketua Pokja Kompilasi dan Integrasi IGT, Theresia Retno Wulan, menegaskan pentingnya transisi sistem dari basis cloud ke basis website. Transformasi ini bukan hanya soal teknis, melainkan juga tentang kepercayaan. Data kini lebih terlindungi, proses verifikasi terdokumentasi, dan rekam jejak perbaikan mudah dilacak. Inovasi ini menciptakan akuntabilitas baru yang sebelumnya sulit diwujudkan.
Peluncuran Aplikasi Integrasi IGT menunjukkan bagaimana BIG berperan sebagai data steward nasional yang menghubungkan banyak kepentingan sektoral. Aplikasi ini akan menjadi fondasi penting dalam era evidence-based policy di Indonesia. Bila keberlanjutan dan adopsinya konsisten, bukan tidak mungkin Indonesia akan bertransformasi dari sekadar pengumpul data menjadi negara yang benar-benar memanfaatkan data spasial untuk membangun kebijakan yang presisi dan inklusif.
